Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Setelah PSSI Kena Kartu Kuning

Bali Tribune / ILUSTRASI (ist.)
balitribune.co.id | Pembatalan status Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20 sempat membuat cemas publik sepak bola nasional. Penyebabnya, FIFA menyebut Indonesia akan disanksi. Dari pengalaman yang sudah terjadi, kekhawatiran ini cukup bisa dimengerti, karena sanksi FIFA pernah membuat sepak bola nasional mati suri beberapa tahun lalu.

Beruntung, sanksi yang kali ini dijatuhkan FIFA cuma sebatas administrasi, berupa penghentian sementara bantuan dana operasional dari FIFA, setidaknya sampai FIFA mempelajari secara tuntas rencana cetak biru sepak bola nasional.

Ini menjadi satu kabar baik sekaligus peringatan keras buat PSSI dan pihak-pihak terkait, untuk segera berbenah. Apalagi, setelah Tragedi Kanjuruhan (Malang, Jawa Timur) dan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia, sepak bola nasional belum bisa dibilang baik-baik saja.

Masih ada tradisi tim tamu naik rantis, seperti dialami Persib Bandung kala bertemu Persija, aksi anarkis oknum suporter di laga PSS Sleman vs tuan rumah PSIS Semarang, dan insiden serupa di laga Persis Solo vs Persib Bandung. Semuanya merupakan kompetisi Liga 1 yang merupakan kasta tertinggi di Indonesia.

Herannya lagi, ketiga momen yang membelalakkan mata kita ini terjadi dalam waktu berdekatan, dan dalam kondisi stadion tidak terisi penuh. Seperti diketahui, Liga 1 kini sudah menjadi industri tersendiri di dunia olahraga nasional. Banyak sponsor berkiprah di Liga 1 bail melalui operator maupun langsung kepada klub sepak bola peserta Liga 1.

Kalau Erick Thohir, sang Ketum PSSI, tahun depan tidak tergoda maju di Pilpres 2024, seharusnya perbaikan bisa segera dilakukan. FIFA pun tak perlu waktu lama untuk mendapat kesan positif dan mencabut sanksi.

Tapi, mengingat cukup mesranya hubungan sepak bola dan nuansa politis di negeri ini, kartu kuning dari FIFA akan jadi ujian konsistensi buat PSSI, khususnya sang ketua umum. Kalau masih serius, rasanya kemajuan di sepak bola nasional bukan mimpi.

Masalahnya, dengan rekam jejak PSSI yang kadang jadi batu loncatan menuju dunia politik, masih ada sedikit kekhawatiran tentang ini. Event sekelas Piala Dunia U-20 saja bisa batal, hanya karena politisasi olahraga.

Bukan bermaksud pesimis, tapi realitanya memang begitu. Kebetulan, sang Ketum PSSI juga masih merangkap jabatan sebagai Menteri BUMN, dan punya potensi maju sebagai kandidat tahun depan.

Jadi, akan ada sedikit pertanyaan juga di sini, soal komitmen eks pemilik Inter Milan di PSSI dan sepak bola nasional secara umum. Apakah akan fokus sampai akhir, atau hanya numpang lewat menjadi ketua umum PSSI?

Tentu saja, ini tidak bisa dijawab dalam waktu singkat, tapi setidaknya bisa kita lihat dari kemajuan macam apa yang sudah dihasilkan selama satu periode, dan apakah jabatan itu dituntaskan atau tidak.

Di sini, sanksi FIFA kepada Indonesia terlihat seperti satu hukuman percobaan: bisa dicabut jika tidak bermasalah selama masa percobaan, tapi bisa diperberat kalau ada terjadi pelanggaran.

Secara logika rasional, kebanyakan orang pasti akan berharap semua baik-baik saja. Tapi, berhubung para pemangku kepentingan sepak bola nasional kadang berpikiran "out of the box", sudah saatnya publik sepak bola nasional melempar pertanyaan berikut: Mau dibawa kemana sepak bola nasional setelah ini? 

 

wartawan
Yose Revela - Pemerhati Sepak Bola
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.