Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Setelah PSSI Kena Kartu Kuning

Bali Tribune / ILUSTRASI (ist.)
balitribune.co.id | Pembatalan status Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20 sempat membuat cemas publik sepak bola nasional. Penyebabnya, FIFA menyebut Indonesia akan disanksi. Dari pengalaman yang sudah terjadi, kekhawatiran ini cukup bisa dimengerti, karena sanksi FIFA pernah membuat sepak bola nasional mati suri beberapa tahun lalu.

Beruntung, sanksi yang kali ini dijatuhkan FIFA cuma sebatas administrasi, berupa penghentian sementara bantuan dana operasional dari FIFA, setidaknya sampai FIFA mempelajari secara tuntas rencana cetak biru sepak bola nasional.

Ini menjadi satu kabar baik sekaligus peringatan keras buat PSSI dan pihak-pihak terkait, untuk segera berbenah. Apalagi, setelah Tragedi Kanjuruhan (Malang, Jawa Timur) dan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia, sepak bola nasional belum bisa dibilang baik-baik saja.

Masih ada tradisi tim tamu naik rantis, seperti dialami Persib Bandung kala bertemu Persija, aksi anarkis oknum suporter di laga PSS Sleman vs tuan rumah PSIS Semarang, dan insiden serupa di laga Persis Solo vs Persib Bandung. Semuanya merupakan kompetisi Liga 1 yang merupakan kasta tertinggi di Indonesia.

Herannya lagi, ketiga momen yang membelalakkan mata kita ini terjadi dalam waktu berdekatan, dan dalam kondisi stadion tidak terisi penuh. Seperti diketahui, Liga 1 kini sudah menjadi industri tersendiri di dunia olahraga nasional. Banyak sponsor berkiprah di Liga 1 bail melalui operator maupun langsung kepada klub sepak bola peserta Liga 1.

Kalau Erick Thohir, sang Ketum PSSI, tahun depan tidak tergoda maju di Pilpres 2024, seharusnya perbaikan bisa segera dilakukan. FIFA pun tak perlu waktu lama untuk mendapat kesan positif dan mencabut sanksi.

Tapi, mengingat cukup mesranya hubungan sepak bola dan nuansa politis di negeri ini, kartu kuning dari FIFA akan jadi ujian konsistensi buat PSSI, khususnya sang ketua umum. Kalau masih serius, rasanya kemajuan di sepak bola nasional bukan mimpi.

Masalahnya, dengan rekam jejak PSSI yang kadang jadi batu loncatan menuju dunia politik, masih ada sedikit kekhawatiran tentang ini. Event sekelas Piala Dunia U-20 saja bisa batal, hanya karena politisasi olahraga.

Bukan bermaksud pesimis, tapi realitanya memang begitu. Kebetulan, sang Ketum PSSI juga masih merangkap jabatan sebagai Menteri BUMN, dan punya potensi maju sebagai kandidat tahun depan.

Jadi, akan ada sedikit pertanyaan juga di sini, soal komitmen eks pemilik Inter Milan di PSSI dan sepak bola nasional secara umum. Apakah akan fokus sampai akhir, atau hanya numpang lewat menjadi ketua umum PSSI?

Tentu saja, ini tidak bisa dijawab dalam waktu singkat, tapi setidaknya bisa kita lihat dari kemajuan macam apa yang sudah dihasilkan selama satu periode, dan apakah jabatan itu dituntaskan atau tidak.

Di sini, sanksi FIFA kepada Indonesia terlihat seperti satu hukuman percobaan: bisa dicabut jika tidak bermasalah selama masa percobaan, tapi bisa diperberat kalau ada terjadi pelanggaran.

Secara logika rasional, kebanyakan orang pasti akan berharap semua baik-baik saja. Tapi, berhubung para pemangku kepentingan sepak bola nasional kadang berpikiran "out of the box", sudah saatnya publik sepak bola nasional melempar pertanyaan berikut: Mau dibawa kemana sepak bola nasional setelah ini? 

 

wartawan
Yose Revela - Pemerhati Sepak Bola
Category

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click

Pastikan Dasar Hukum Kuat, Gaji Dua Bulan Segera Cair Sekaligus

balitribune.co.id | Tabanan – Awal tahun 2026 menjadi masa penyesuaian bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tabanan yang baru saja dilantik dan mulai menjalankan tugas pengabdiannya di berbagai unit kerja. Seiring dimulainya peran tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan memahami harapan dan kegelisahan para PPPK Paruh Waktu terkait pencairan gaji perdana yang hingga saat ini masih dalam proses.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Nikmati Sensasi "Satay & Wok" All You Can Eat Interaktif di Anathera Resort Kuta

balitribune.co.id | Kuta – Anathera Resort Kuta kembali mempersembahkan pengalaman kuliner istimewa melalui promo terbaru “Satay & Wok – All You Can Eat”, sebuah konsep makan malam interaktif yang memadukan sajian sate premium dan live cooking wok station hanya dengan IDR 190.000++ per orang.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.