Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Siap Lakukan Perubahan, Nyoman Cendikiawan Kembali Pimpin BKS LPD periode 2022-2027

Bali Tribune / Jajaran pengurus BKS LPD Provinsi Bali periode 2022-2027.

balitribune.co.id | BangliMelalui mekanisme yang digelar secara terbuka dan demokratis, akhirnya Musyawarah Daerah (Musda) ke-3 Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD ) Provinsi Bali, kembali memilih Drs. Nyoman Cendikiawan, SH., M.Si., sebagai Ketua periode 2022-2027. Musda yang dihadiri sekaligus dibuka Gubernur Bali, Wayan Koster berlangsung di Baliwoso Upsada Pengotan di Bangli, Selasa (18/10).

Dalam kesempatan ini, Nyoman Cendikiawan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus BKS LPD dan LP LPD yang mempercayai dirinya kembali memimpin BKS LPD Provinsi Bali. Termasuk Gubernur Bali dan stakeholder lainnya.

“Harapannya ke depan LPD tetap menjadi lembaga keuangan milik desa adat yang memang bermanfaat bagi masyarakat Bali,” cetusnya. 

Cendikiawan juga sampaikan, dirinya sependapat dengan yang adanya perubahan. Dimana menurutnya, masa lalu dijadikan pijakan, masa kini yang harus dilihat dan masa depan sebagai harapan.  

“Termasuk adanya perubahan perda, regulasi, SDM dan tata kelolanya, sepanjang itu dibutuhkan kita akan mengikuti,” sebut Cendikiawan menjawab tantangan transformasi dalam tubuh LPD yang belakangan ini menjadi sorotan lantaran adanya ulah beberapa oknum LPD yang “salah urus”. 

“Transformasi digital pun sedang kami lakukan, seiring berkembangnya jaman,” tukasnya.

Menurut pandangannya, selama ini LPD tetap solid dalam menjalankan program kerja. Kalaupun seiring berjalannya waktu ada perubahan, nantinya perlu ada kajian dengan melibatkan berbagai pihak terkait. 

“LPD harus dilihat secara komprehensif, baik itu dari historisnya, yuridisnya, teknisnya, ekonomisnya dan yang penting yakni, magisnya,” tuturnya, seraya menegaskan, semua harus dipadukan demi kemajuan LPD. 

Saat ini asset LPD se Bali menunjukkan tren peningkatan yakni mencapai Rp 24,1 triliun dibandingkan Desember 2021, hanya Rp 22 triliun. Sedangkan jumlah LPD seluruh Bali mencapai 1.437 LPD dengan jumlah karyawan sebanyak 8.308 Dengan sebaran : di 1.485 Desa Adat di seluruh Kabupaten/Kota Se-Bali

Tema yang diusung dalam Musda kali ini yaitu “Melalui Musda III BKS-LPD BALI mari bersama kita perkuat persatuan, pererat kebersamaan untuk memperkuat Ekonomi Bali menuju desa adat yang maju dan mandiri, sukreta jagadhita”. 

wartawan
ARW
Category

Cara Perempuan Astra Bali Maknai Hari Bumi, Pilah Sampah dari Sumbernya

balitribune.co.id | Denpasar - Perempuan Astra bersama Grup Astra Bali menggelar kegiatan workshop bertajuk ‘Peran Perempuan Astra Penjaga Harmoni Bumi’. melalui workshop dan diskusi bertema “ Pilah & Olah Sampah”,  Sabtu (25/4/2026) di Astra Motor Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terlacak Autogate, DPO Pembunuhan AS Ditangkap di Bali

balitribune.co.id I Mangupura - Teknologi autogate milik Direktorat Jenderal Imigrasi kembali menunjukkan efektivitasnya dalam menjaga pintu masuk Indonesia. Seorang warga negara Amerika Serikat berinisial AJP, yang masuk dalam daftar buronan aparat penegak hukum Amerika Serikat atas kasus pembunuhan, berhasil diamankan saat hendak memasuki Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Serius Pilah Sampah, Hotel Perbanyak Fasilitas Tempat Sampah Terpilah

balitribune.co.id I Denpasar - Sejak Pemerintah Provinsi Bali serius menangani persoalan sampah dari sumbernya yang mewajibkan warga Bali untuk mengelola sampah organik di kalangan rumahtangga, kebijakan ini juga disambut positif pihak pelaku usaha. Seperti yang dilakukan pengelola hotel di Bali serius untuk menangani sampah di tempat usahanya dengan cara memilah antara sampah organik dan anorganik. 

Baca Selengkapnya icon click

OJK Beri Kelonggaran Laporan Tahunan Audited

balitribune.co.id I Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran waktu bagi perusahaan asuransi, reasuransi, dan penjaminan dalam memenuhi kewajiban pelaporan keuangan serta pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Kebijakan tersebut diumumkan OJK melalui siaran pers pada Sabtu (25/4/2026) sebagai langkah menjaga kualitas pelaporan sekaligus memastikan kesiapan industri dalam memenuhi aturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.