Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sidang Jerinx : Diskors Dua Kali, Penasehat Hukum Kompak Telat Hadir dalam Persidangan

Bali Tribune.ist-nanda / Persidangan Jerinx yang dilakukan secara virtual di PN Denpasar (22/9)
balitribune.co.id | Denpasar - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar sepertinya sedang diuji baik secara pikiran maupun emosi sekaligus menguras waktu dalam memeriksa dan mengadili perkara kasus dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali dengan terdakwa I Gede Ari Astina alias Jerinx. 
 
Bagaimana tidak, pada persidangan kedua yang digelar secara virtual pada Selasa (22/9), majelis hakim yang diketuai Ida Ayu Adnyana Dewi terpaksa meskorsing sidang hingga dua kali lantaran penasihat hukum terdakwa yang berjumlah 13 orang kompak telat hadir dalam persidangan. Sidang juga memakan waktu 1 jam lebih dengan agenda tanggapan terdakwa atas dakwaan JPU. 
 
Pada sidang perdana sebelumnya, majelis hakim juga sempat mengambil langkah yang sama karena terdakwa bersama tim penasihat hukum yang dikomandoi I Wayan Gendo Suardana walkout dari proses persidangan. 
 
Pada persidangan kali ini, hakim ketua mengetok palu tanda dimulainya persidangan tepat pada pukul 10.00 WITA. Namun, pada layar monitor, Jerinx tampak duduk sendiri tanpa didampingi penasihat hukumnya. 
 
"Apakah Penasehat Hukum anda ada?" tanya Hakim Adnyana Dewi ke terdakwa. 
"Tidak ada Yang Mulia," jawab Jerinx yang mengikuti proses persidangan dari  Polda Bali. "Cari alasan (penasehat hukum)  sampai tidak mau hadir mendampingi saudara sidang diskor 15 menit," kata Hakim Ayu. "Oke Yang Mulia. Maaf Yang Mulia," jawab Jerinx.
 
Dari layar monitor tampak seorang Jaksa meminjamkan telepon genggamnya pada Jerinx. Jerinx yang mengenakan kaus polo putih dengan bagian lengan digulung dan celana pendek berusaha menghubungi pengacaranya sembari meninggalkan ruang persidangan. Tepat 15 menit kemudian hakim mencabut skors. Namun, pengacara Jerinx belum juga datang sehingga hakim kembali meskorsing sidang selama lima menit. Setelah itu barulah rombongan pengacara Jerinx tiba.
 
Setelah hakim mencabut skors, terdakwa seakan berusaha mengulur-gulur waktu dengan meminta JPU untuk mengulangi lagi membacakan dakwaan dengan alasan tidak mengerti. Namun, belum sempat JPU membacakan dakwaan, Jerinx kembali menyela dengan mengatakan keberatan dengan sidang secara online. 
 
"Saya sebagai terdakwa tetap menolak sidang online dan meminta sidang tatap muka karena kepentingan sidang ini bukan hanya untuk korban, tapi juga untuk saya, bukan untuk Jaksa Penuntut Umum atau Hakim. Selebihnya saya serahkan kepada penasehat hukum untuk membela kepentingan saya Yang Mulia," kata Jerinx. 
ist/nanda
Keberatan Jerinx ini kembali diperkuat oleh salah satu anggota penasihat hukumnya, Sugeng Teguh Santoso. Pada kesempatan itu, Sugeng kembali mengutarakan pendapat sama pada persidangan sebelumnya sebagai dasar keberatan atas sidang secara online. "Untuk mencari kebenaran materil maka kami meminta persidangan ini offline karena akan didapatkan satu persidangan yang legitimate, tidak mengesampingkan tujuan pencarian keadilan," kata Sugeng.
 
Lebih lanjut, Sugeng mengaku sudah bersurat ke Mahkamah Agung (MA) sebanyak dua kali. Karena itu, pihaknya meminta supaya majelis hakim kembali menunda persidangan sambil menunggu petunjuk dari MA. 
 
Hal ini kembali menimbulkan perdebatan panjang antara penasihat hukum, majelis hakim dan JPU. Namun pada akhirnya, tim penasihat hukum harus mengalah dan bersedia melanjutkan persidangan secara virtual tetapi sembari menunggu petunjuk dari MA. "Kalau ditunggu kapan jawaban Mahkamah Agung akan menunda persidangan dan proses penahanannya berjalan terus dan tidak bisa diperpanjang lagi, itu salah satu pertimbangan dari majelis hakim dan tetap berdasar hukum yang telah kami pedomani (sidang online). Kami tetap berpendapat seperti itu dan menurut kami tetap sah," kata Hakim Ayu dengan suara yang bergetar menahan amarah.
 
Setelah itu, hakim kemudian melanjutkan persidangan dengan meminta JPU kembali membacakan dakwaannya dan meminta Jerinx untuk fokus mendengarkan isi dakwaan. Setelah JPU membacakan dakwaannya, Hakim Ayu kembali bertanya kepada Jerinx apakah sudah mengerti. Dijawab Jerinx sudah mengerti dan langsung menanggapi pokok materi dari dakwaan itu. 
 
"Sudah yang Mulia, tapi saya ada dua pertanyaan. Pertama mengapa status saya tersebut tidak dibacakan penuh, Unggahan saya tersebut, yang ada kata maaf "kacung"nya mengapa tidak dibacakan secara full dan tidak ada diartikan secara penuh. Sebenarnya salah saya apa sih? Apakah saya mempunyai kapasitas membubarkan IDI," Tanya Jerinx 
 
Mendengar itu, Hakim Adnyana Dewi memotong dengan menyatakan hal tersebut sudah masuk ke pembuktian perkara. "Tentang kesalahan saudara itu di pembuktian ya. Belum dinyatakan bersalah. Sekarang yang perlu saudara ketahui apakah saudara mengerti dengan apa yang dijelaskan tadi? Silahkan konsultasi dengan penasehat hukum anda apa akan mengajukan keberatan atau esepsi terhadap dakwaan yang dibacakan JPU tadi," kata Hakim Adnyana Dewi.
 
Terdakwa Jerinx dan penasehat hukumnya sepakat mengajukan eksepsi atau tanggapan atas dakwaan JPU. Namun, pihak terdakwa kembali beradu pendapat dengan majelis hakim terkait tempo waktu 1 minggu untuk menyiapkan eksepsi. Tetapi pada akhirnya lagi-lagi penasihat hukum Jerinx yang mengalah dan bersedia membacakan eksepsinya pada pada Selasa (29/9) pekan depan. Sidang selasai pada pukul 11.12 WITA, bersamaan dengan itu ratusan pendukung Jerinx yang melakukan aksi di depan PN Denpasar juga membubarkan diri.
wartawan
Valdi
Category

Kerjakan 70 Unit Vila Bermodal Visa Kunjungan, WNA Malaysia Diusir dari Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Terbukti menjadi kontraktor tanpa izin mengerjakan proyek properti di seputaran Jalan Dewi Saraswati Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia berinisial Is Bin M dideportasi oleh pihak Imigrasi Ngurah Rai.

Baca Selengkapnya icon click

Langgar Perda RTRW, Satpol PP Karangasem Segel Dua Usaha Galian C di Selat

balitribune.co.id | Amlapura - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karangasem mengambil tindakan tegas dengan menyegel dua usaha galian C di wilayah Kecamatan Selat, Karangasem. Penertiban ini dilakukan lantaran lokasi tambang Mineral Bukan Logam tersebut terbukti berada di luar zona tambang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sepanjang 2025 BPJAMSOSTEK Gianyar Bayarkan Klaim Rp 200 Miliar

balitribune.co.id | Gianyar - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Bali Gianyar sepanjang Januari hingga Desember 2025 telah membayarkan manfaat klaim Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar lebih Rp 200 miliar. Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Bali Gianyar, Venina di Gianyar baru-baru ini mengatakan klaim sebesar lebih Rp 200 miliar tersebut untuk 11.836 pengajuan klaim hanya untuk program JHT. 

Baca Selengkapnya icon click

OJK Tuntaskan Penyidikan Pindar Crowde, Berkas Lengkap dan Tersangka Diserahkan ke Jaksa

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan perkara dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang melibatkan perusahaan penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Crowde Membangun Bangsa (PT CMB). Dalam perkara ini, OJK juga menetapkan YS, Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT CMB, sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Oknum Wartawan di Jembrana Divonis 6 Bulan Penjara

balitribune.co.id | Negara - Setelah melalui tahapan persidangan, akhirnya kasus Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menjerat seorang oknum wartawan berinisial IPS (49) akhirnya diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Negara pada Selasa (27/1). Kendati divonis bersalah, namun dikenakan pidana bersyarat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.