BALI TRIBUNE - Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) yaitu Ranperda tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 dalam sidang paripurna DPRD Kota Denpasar, Senin (9/7) bertempat di ruang sidang DPRD setempat. Sidang paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, dihadiri Wakil Walikota, I.G.N Jaya Negara, Sekda Kota Denpasar, A.A.N Rai Iswara, Anggota DPRD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Rai Mantra menyampaikan warisan budaya Denpasar merupakan hasil peradaban masyarakat Denpasar selama berabad-abad bersifat berkelanjutan dari generasi ke generasi dan bercorak sangat khas. Warisan budaya Denpasar telah memberikan manfaat baik secara sosial ekonomi dan kebijakan orientasi perilaku bagi masyarakat Denpasar masa lalu dan masa akan datang.  Terkait dengan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar tahun anggaran 2017, Rai Mantra mengatakan kebijakan penyusunan APBD Tahun 2017 lalu disusun berdasarkan arah dan kebijakan umum, strategi dan prioritas APBD yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah. Hal ini tetap memperhatikan prinsip-prinsip anggaran meliputi transparansi anggaran, efesiensi dan efektifitas anggaran. Strategi penyusunan diimplementasikan untuk dapat menjawab tantangan dan tuntutan pembangunan dengan berbagai program sesuai skala prioritas terutama pada pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pelayanan jasa publik yang bersifat mendasar. Penyusunan dijabarkan pada kebijakan diantaranya mengupayakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tidak mebuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat, namun dengan cara meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pungutan PAD.  Menyusun belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Disamping itu juga melakukan kebijakan prioritas anggaran untuk membiayai kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.  Ranperda tentang pertanggungjawaban ABPD tahun anggaran 2017 atas pelaksanaan APBD 2017 telah diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan hasil wajar tanpa pengecualian (WTP) yang capaian keenam kalinya berturut-turut. Lebih lanjut Walikota Rai Mantra menyampaikan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2017 yang secara umum kemampuan pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 2,04 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp. 2,05 triliun lebih. Belanja daerah direncanakan Rp. 2,28 triliun lebih dan realisasi sebesar Rp. 1,96 triliun lebih. Realisasi pendapatan daerah bersumber dari PAD sebesar Rp. 1,00 triliun lebih atau melampaui target 108,15 persen dari yang ditargetkan sebesar 932,70 milyar lebih. PAD tersebut bersumber dari pajak daerah Rp. 700,3 milyar lebih atau meningkat sebesar 117,61 persen dari target yang ditetapkan Rp. 595,5 milyar lebih. Sementara belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, dengan total anggaran belanja daerah direncanakan Rp. 2,28 triliun lebih, realisasinya sebesar 1,96 triliun lebih atau sebesar 86,27 persen. Penghematan belanja daerah terjadi antara lain karena adanya upaya penghematan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan dengan mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, aktivitas dan ekonomis.  Total anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 1,15 triliun lebih dan realisasi sebesar Rp. 1,04 triliun lebih. Sedangkan belanja langsung dirancang sebesar Rp 1,12 triliun lebih dan realisasi sebesar Rp 926,02 milyar lebih.