Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Soal IMI Bali, Suwandi Bantah Memihak

Ketut Suwandi
Ketut Suwandi

BALI TRIBUNE - Ketua Umum KONI Bali, Ketut Suwandi membantah keras atas dugaan memihak sebagaimana ditudingkan kubu Rudy Santoso, terkait keluarnya Surat Keputusan (SK) PP IMI untuk Nyoman Seniweca sebagai Ketua Umum Pengrov IMI Bali periode 2017-2021.

Ditemui di ruang kerjanya, Rabu (3/5), Suwandi malah bertanya dari sudut pandang mana dikatakan dirinya memihak. Buktinya, Musprov kedua kubu diakomodasi KONI Bali hingga pada akhirnya memunculkan dualiesme kepemimpinan IMI Bali. Karena terjadi kisruh, KONI Bali pun menyerahkan sepenuhnya dualisme itu ke PP IMI.

KONI Bali juga berupaya memediasi kedua kubu agar ksiruh tak berlarut-larut, tentu dengan harapan cabor balap motor bisa dipertandingkan pada Porprov Bali XIII di Gianyar. “Di sisi lain, KONI Bali tak punya wewenang dalam hal menentukan siapa yang sah dan tidak. Kami juga tidak intervensi, karena PP IMI yang punya wewenang penuh terkait dualisme IMI Bali tersebut,” tegasnya.

Ditanya, terkait dugaan bertemu dengan PP IMI di Jakarta, Suwandi membenarkan dirinya ada di Jakarta, tetapi bukan urusan dengan PP IMI. “Sebelum SK PP IMI itu turun, saya memang lagi di Jakarta. Tapi bukan untuk mengurus IMI, melainkan urusan lelang jabatan Eselon II Pemprov Bali. Bahkan, saya buru-buru balik pulang (ke Bali) karena ada agenda mediasi pada Jumat (28 April),” beber mantan Ketua Umum KONI Badung dua periode ini.

Hanya, begitu rencana mediasi siap dilakukan, Suwandi mengaku terkejut membaca sejumlah media lokal yang memberitakan kubu Nyoman Seniweca sudah mengantongi SK PP IMI dengan SK. No. 086/IMI/SK-Organ/A/IV/2017 tertanggal 26 April 2017 tentang pengukuhan personalia Pengprov IMI Bali periode 2016-2020, ditanda tangani Ketum PP IMI Sadikin Aksa.

“Jadi mediasi tidak dilakukan, toh juga tidak akan menghasilkan apa-apa karena Pak Seniweca sudah mengantongi SK PP IMI. Justru yang perlu dilakukan adalah konsolidasi kedua kubu agar bersatu demi memajukan olahraga otomotif Bali ke depannya,” pungkas Suwandi.

Sebagaimana diwartakan sebelumnya, Seniweca bersama pengurus harian langsung mengabarkan SK itu ke awak media, Kamis (27/4) lalu. Menurutnya, dengan diterimanya SK PP IMI itu, praktis semua masalah terkait kisruh IMI sudah tidak ada lagi.

“Setelah SK PP IMI kami terima, Sudah saatnya membuka lembaran baru dan langsung bekerja keras menjalankan berbagai tugas dan program kerja. Apalagi sebentar ada gelaran Porprov Bali 2017,” tegas Seniweca saat itu.no

wartawan
Djoko Purnomo
Category

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.