balitribune.co.id | Mangupura - Rencana eksekutif menggunakan uang pinjaman untuk membangun infrastruktur ternyata belum pernah disampaikan ke DPRD Badung. Jika pun ada rencana seperti itu, pihak Dewan Badung meminta agar eksekutif dan legislatif duduk bersama dulu.
Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan menyatakan bahwa pihaknya setuju dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk keberlangsungan pariwisata di Gumi Keris. Hanya saja tidak boleh mengganggu APBD Badung.
"Kalau saya secara pribadi, itu kan urusannya di Timur (eksekutif) dan sebaiknya kita duduk bersama dulu membahas hal ini," ujarnya, Kamis (15/5).
Pada dasarnya pihaknya pasti mendukung upaya pemerintah dalam membangun infrastrktur. Apalagi tujuannya untuk mengatasi kemacetan dan keberlangsungan pariwisata yang menjadi tulang punggung pendapatan Badung. Hanya saja pembangunan ini tidak boleh sampai mengganggu APBD yang sudah berjalan selama ini.
"Kalau digunakan untuk percepatan infrastruktur kami pasti dukung, tapi dengan catatan tidak mengganggu APBD yang berjalan selama ini," katanya.
Lebih lanjut politisi PDIP asal Mambal ini berpendapat jika pembangunan itu memakai uang pinjaman pihak ketiga agar meminjam di Bank BPD Bali. Ponda beralasan karena Badung adalah pemegang saham tertinggi di BPD Bali. Jadi otomatis devidennya nanti akan kembali ke Pemerintah Kabupaten Badung.
"Kalau mau pinjam uang sebaiknya di BPD Bali. Kita saham tertinggi, sehingga otomatis devidennya akan kembali ke kita," jelas Ponda.
Namun sekali lagi ia menegaskan bahwa wacana ini belum pernah dibahas di DPRD Badung. Pihak eksekutif juga belum pernah menyampaikan rencana ini ke Dewan.
"Eksekutif harapan kami ada komunikasi dulu lah dengan kami di legislatif. Kita memang harus berdampingan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Saat ini pihak eksekutif belum ada menyampaikan hal itu ke Dewan," ucapnya.
Dengan adanya komunikasi yang baik Ponda berharap tujuan dan niat baik pemerintah itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.
"Kami masih menunggu niat baik itu, apalagi ini bicara untuk pariwisata, kami pasti mendukung serta dapat mempercepat program-program Adi-cipta," tukasnya.
Sebelumnya Bupati Badung, Wayan Adi Arnawa melontarkan wacana pinjam uang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Pembangunan ini mencakup upaya mengurangi kemacetan melalui pelebaran dan penambahan jalan baru.
Adapun sejumlah infrastruktur yang dirancang dengan dana pinjaman ini meliputi Jalan Lingkar Barat yang merupakan bagian dari Jalan Lingkar Selatan. Jalan ini dirancang untuk mengurangi kemacetan yang terjadi akibat tingginya minat wisatawan menonton kecak di Pura Uluwatu.
"Mencermati kondisi kemacetan di Kabupaten Badung, kami tidak boleh menunggu lama untuk segera mengambil langkah cepat terkait penanganan infrastruktur,” ujar Bupati, Senin (12/5/2025).
Bupati juga menyebut di APBD Perubahan 2025, pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 200 miliar untuk membangun jalan dari Pecatu menuju Melasti. Sehingga dari Pecatu dapat dikurangi melewati jalan Uluwatu I.
Selain itu, ada juga rencana menyambung Tol Bali Mandara menuju ke Sawangan. Bahkan dalam waktu dekat Pemkab Badung juga akan menyambung Jalan Gatot Subroto Barat menuju Canggu hingga Mengwi.
Kemudian beberapa pembangunan infrastruktur lain juga telah dirancang. Salah satunya di anggaran Perubahan ini dalam rangka mengatasi kemacetan di Petitenget dan Berawa sedang dilakukan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan. Seluruh upaya ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di Gumi Keris.
Nah, karena banyaknya infrastruktur yang harus dibangun, maka Adi Arnawa menyebut PAD (pendapatan asli daerah) tidak sepenuhnya bisa mencover. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah dengan menggunakan uang pinjaman.
"Karena masih banyak kegiatan lain maka kami ambil skema pinjaman (pinjam uang)," kata Adi Arnawa.
Menurut bupati asal Pecatu ini, skema pinjaman ini tidak menyalahi aturan dan dimungkinkan secara regulasi.
"Secara regulasi dimungkinkan untuk pembangunan ini dengan skema pinjaman,” tegasnya.
Saat ini pihaknya bahkan mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan penyedia pinjaman tersebut, yakni PT SMI selaku kreditur yang akan menjadi pemberi dana.
"Beberapa hari yang lalu saya bersama Pak Sekda dan beberapa tim sudah hadir ke kementerian, secara prinsip kementerian sudah mendukung langkah-langkah kami," katanya.
Sayangnya mantan Sekda Badung ini masih enggan membeberkan besar uang yang akan dipinjam. Ia mengaku saat ini masih dilakukan pembahasan.
"Untuk itu (besaran pinjaman) masih dilakukan pembahasan," pungkasnya.
