Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Swasembada Beras, “Harga Mati”

Bali Tribune

balitribune.co.id | Pada pengujung November 2023, dalam sebuah acara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan betapa susahnya sekarang mencari negara produsen beras dunia yang mau melakukan ekspor beras.

Negara-negara produsen beras dunia tampak berjaga-jaga dan memilih untuk menyelamatkan kehidupan rakyatnya, ketimbang mengedepankan kepentingan lain, termasuk menjual berasnya ke negara lain.

Dampak anomali iklim rupanya membuat banyak negara produsen beras, cukup berhati-hati dalam menjalankan roda perekonomiannya.

Sebetulnya bukan hanya negara sahabat yang keteteran menghadapi sergapan iklim ekstrem ini. Indonesia pun dihadapkan pada persoalan serupa. Sebagai contoh apa yang dialami dalam empat bulan terakhir. El Nino betul-betul melahirkan bencana serius di sektor pertanian, khususnya untuk komoditas padi.

Ketersediaan beras terganggu, karena adanya serangan El Nino dan kemarau panjang yang memerlukan mitigasi dan antisipasi sangat matang.

El Nino harus diakui membuat produksi padi dalam negeri menurun dengan angka yang cukup signifikan. Tidak sedikit petani yang mengeluh karena gagal panen. Hal ini tentu saja membuat produksi berkurang, sehingga harga beras di pasar terekam mengalami kenaikan yang drastis.

Pemerintah sendiri sudah berupaya keras mengendalikan harga beras dan menjaga pasokannya di kalangan masyarakat. Instrumen kebijakan harga pun diterapkan. HPP dan HET beras kerap mendapati kendala berarti dalam implementasi karena keadaan ini.

Penyebab utama naiknya harga beras, dipastikan karena beras di pasar memang tidak banyak tersedia. Produksi yang dihasilkan petani dalam negeri, belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan.

Produksi yang dihasilkan, ternyata bukan hanya digunakan untuk keperluan konsumsi masyarakat, namun dalam waktu belakangan ini dibutuhkan pula untuk memasok kebutuhan cadangan beras Pemerintah dan beras bantuan langsung pangan, yang jumlahnya mencapai jutaan ton beras.

Situasi semacam ini, harus segera dicarikan jalan keluar agar harga beras senantiasa terkendali. Dalam tempo yang sesegera mungkin, Indonesia perlu mencarikan solusi.

Upaya Pemerintah menggenjot produksi setinggi-tingginya, dinilai sebagai solusi yang patut didukung sepenuh hati. Bangsa ini juga jangan terus-terusan menggantungkan diri terhadap impor.

Bagaimana pun, impor beras tidak seharusnya menjadi kebutuhan. Impor beras ditempuh, hanya dalam suasana yang mendesak sebagai solusi jangka pendek.


Swasembada beras

Menghadapi situasi seperti ini, salah satu jalan keluarnya, bangsa ini kembali harus mampu mewujudkan swasembada beras.

Dalam kalimat agitasinya, swasembada beras adalah "harga mati". Siapa pun yang dipercaya dan diberi amanah rakyat untuk menakhkodai bangsa dan negara tercinta ini, tidak boleh melupakan perlunya swasembada beras dalam merancang kebijakan dan program pembangunannya.

Pencapaian swasembada beras bagi bangsa ini bukanlah hal baru dalam peta bumi pembangunan nasional.

Negeri ini sudah dua kali meraihnya dan mendapat piagam penghargaan internasional. Penghargaan yang diterima, jelas bukan diberikan oleh lembaga yang tidak kredibel, namun bangsa ini menerima penghargaan dari Badan Pangan Dunia (FAO) dan Lembaga Riset Dunia yang mengkhususkan perhatian terhadap tanaman padi (IRRI).

FAO dan IRRI merupakan lembaga pangan kelas dunia yang keberadaannya diakui secara internasional. Oleh karena itu, penghargaan yang diterima Indonesia betul-betul merupakan prestasi membanggakan yang diraih para petani dalam negeri. Mereka pantas disebut sebagai pahlawan pangan.

Pengalaman meraih swasembada beras dua kali, yakni pada 1984 dan 2022, merupakan kekuatan dan modal dasar untuk menggapai kembali swasembada beras di masa-masa mendatang.

Hanya penting menjadi catatan, bahkan harus menjadi komitmen bersama, swasembada beras yang akan diraih ke depan, mestilah swasembada beras yang berkelanjutan, bukan swasembada beras yang sifatnya on trend.

Meskipun langkah menggapai swasembada beras saat ini, jelas lebih rumit ketimbang peraihan di waktu-waktu yang dulu.

Selain sekarang sektor pertanian dihadapkan kepada anomali iklim yang sangat ekstrem, ternyata juga dihadapkan pada kondisi terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian yang semakin kerap terjadi dan tidak terelakkan. Alih fungsi di lapangan berdampak pada penyusutan lahan sawah yang ada sehingga konsekuensinya produktivitas menjadi turun.

Apalagi jika insan di sektor pertanian tidak kreatif dan inovatif dalam menggenjot produksi setinggi-tingginya.

Menyusutnya "ruang pertanian", khususnya lahan sawah, tampaknya perlu dijadikan perhatian serius Pemerintah dalam mengelola proses pembangunan pertanian ke depan. Aturan yang melindungi lahan sawah, mesti diterapkan secara sungguh-sungguh. Tanpa langkah ini, bisa jadi yang namanya sawah hanya tinggal kenangan indah belaka.

Banyak langkah yang bisa digarap Pemerintah untuk menggenjot produksi padi selama ini. Selain meningkatkan produktivitas per hektare, Pemerintah juga menerapkan perluasan areal tanam dan percepatan musim tanam.

Sebagai contoh, Pemerintah kini sedang berupaya untuk "menyulap" lahan rawa sekitar 400 ribu hektare menjadi sawah. Menteri Pertanian sendiri merasa optimistis lahan rawa yang tersedia, jika digarap dengan serius, bisa tampil menjadi lumbung beras kita di masa depan.

Keseriusan langkah ini dibuktikan oleh Menteri Pertanian yang langsung bicara dengan Duta Besar Thailand untuk Indonesia, belum lama ini. Kedua negara sepakat untuk saling berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi, terkait dengan optimalisasi keberadaan lahan rawa (rawa gambut, rawa lebak, rawa pasang surut) dalam mendukung peningkatan produksi padi. Kolaborasi penting ditingkatkan, sehingga mampu memberi hasil terbaik bagi ke dua negara.

Akan tetapi patut dijadikan bahan diskusi, upaya menggenjot produksi tanpa penataan di sisi konsumsi, maka apa yang ditempuh selama ini, tidak akan memberi hasil yang optimal.

Apalah artinya produksi yang meningkat, jika konsumsi masyarakat terhadap nasi tetap tidak menurun, sebagai dampak tekanan jumlah penduduk yang semakin membengkak. Karena itu, penanganan sisi konsumsi pun sudah waktunya digarap lebih sungguh-sungguh.

Harga mati swasembada beras memang mestinya merasuk kuat dalam nurani setiap penentu kebijakan pembangunan pertanian di negeri ini.

Mereka harus tahu persis posisi beras dalam peta bumi pembangunan pertanian. Semua juga berharap agar politik anggaran untuk pencapaian swasembada beras, jangan sampai dibatasi. Hal ini tentu agar swasembada beras dapat kembali diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat di seluruh Tanah Air.

*) Entang Sastraatmadja adalah Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat

 

wartawan
Redaksi
Category

Paralayang Klungkung Sabet Juara Umum di PORPROV Bali 2025

balitribune.co.id | Semarapura - Rabu (3/9) merupakan hari yang membahagiakan bagi Tim Paralayang Kabupaten Klungkung. Dimana tim Paralayang Klungkung ini  tampil gemilang di ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Bali ke-XVI Tahun 2025. 

Bertindak sebagai tuan rumah untuk cabang olahraga paralayang, Klungkung sukses keluar sebagai juara umum, dengan torehan membanggakan, 4 medali emas dan 4 medali perunggu.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Ngaturang Bhakti Saraswati di Pura Agung Jagatnatha

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan persembahyangan bersama serangkaian Hari Suci Saraswati di Pura Agung Jagatnatha Kota Denpasar pada Saniscara Umanis Wuku Watugunung, Sabtu (6/9). Persembahyangan tersebut merupakan wujud sradha bhakti dalam memuja Ida Sang Hyang Widi Wasa dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Aji Saraswati atau Dewi Ilmu Pengetahuan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Endang Hastuty Bunga, S.H.: Kasus Kompol Cosmas Harus Dipandang Sebagai Insiden Tidak Disengaja

balitribune.co.id | Denpasar - Aktivis perempuan dan anak Bali yang juga pengacara sekaligus Ketua Tunas Himpunan Advokat Muda Indonesia (DPD Bali), Endang Hastuty Bunga, S.H., menyatakan dukungan penuh terhadap petisi yang menolak keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Kompol Cosmas melalui sidang kode etik Polri.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Siap-Siap Modifikator! Astra Motor Bali Resmi Buka Pendaftaran Honda Modif Contest 2025

balitribune.co.id | Denpasar – Astra Motor Bali didukung oleh PT Astra Honda Motor (AHM) kembali menghangatkan dunia modifikasi melalui ajang kompetisi modifikasi sepeda motor terbesar di Indonesia, Honda Modif Contest (HMC) 2025. Hadir lebih dari satu dekade, HMC menjadi wadah prestisius bagi para modifikator, khususnya di Bali, untuk menyalurkan ide dan karya kreatifnya pada sepeda motor Honda.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Urgensi Perda Alih Fungsi Lahan, Siap Tumbangkan Modus WNA

balitribune.co.id | Bayangkan, di brosur pariwisata Bali masih ada gambar sawah hijau menghampar. Tapi kenyataan di lapangan? Banyak yang sudah berubah jadi villa kaca, kafe organik, atau yoga studio tempat bule-bule menekuk badan. Ironisnya, kalau dibiarkan terus, jangan-jangan turis datang ke Bali nanti cuma buat makan salad impor sambil lihat sawah di screensaver laptop.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.