Oleh
Wayan Windia - Guru Besar (Emeritus) Fak. Pertanian Unud dan Ketua Stispol Wira Bhakti
balitribune.co.id | Presiden Joko Widodo berkali-kali mengatakan di mana-mana, bahwa kita akan menghadapi krisis pangan (dan energi). Bahkan secara teknis diminta agar aparatnya memanfaatkan lahan tidur yang kini banyak didapatkan di mana-mana. Tetapi kita tidak melihat gerakan yang nyata dari aparat pemerintah untuk bergerak ke arah itu. Mereka bekerja biasa-biasa saja dalam zone nyaman-nya.
Karena memang demikianlah adanya. Pejabat pemerintah umumnya memang tidak suka bekerja di sektor pertanian. Hasilnya tidak secara nyata secara cepat terlihat oleh konstituen (masyarakat). Mereka lebih suka membangun sarana-sarana fisik. Sebab, kalau tahun sekarang dikumandangkan programnya, maka tahun depan sudah terlihat hasilnya.
Tetapi bekerja di sektor pertanian, bagaikan bekerja dalam senyap. Tidak ada glamor. Penuh dengan pro dan kontra. Tetapi sangat menentukan, apakah sebuah negara akan dihormati atau tidak, dalam pergaulan internasioal. Demikian kira-kira pesan yang disampaikan dalam buku Asian Drama, buah karya Gunnar Myrdal. Bahwa sebuah bangsa tidak akan dihormati, bila bangsa itu tidak bisa memberikan makan kepada rakyatnya.
Mungkin terkait dengan keprihatinan itu, sebuah media online mengadakan dialog publik yang berkait dengan masalah pangan. Topiknya, “tantangan dan solusi krisis pangan di Bali”. Mengapa harus berisi kata “di Bali”? Kan masalah pangan adalah masalah global, universal, dan humanistik. Mungkin karena Atnews berada di Bali, concern-nya tentang Bali, dan melihat masalah pangan (pertanian) di Bali, belum menjadi concern pemerintah setempat.
Banyak yang hadir dalam acara itu. Termasuk Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Bali, Dr. Trisno Nugroho. Rektor Undwi Dr. Gde Sedana. Ketua Senat FEB Unud, Dr. Nyoman Mendra. Para praktisi, misalnya Agus Maha Usadha. Nyoman Baskara, dll. Mungkin karena concern-nya, Pak Trisno Nugroho tidak hadir dalam acara-acara besar pada hari itu (15/8). Namun berkenan hadir dalam acara tersebut.
Saya yang hadir dalam acara itu menyampaikan pandangan bahwa mengkaji sektor pertanian (masalah pangan), haruslah dilihat dari kajian kebudayaan. Karena dalam Bahasa Inggris, pertanian disebut agriculture. Jadi, di sana ada budaya atau kebudayaan. Adapun dimensi dari kebudayaan ada tiga aspek. Yakni nilai-nilai/pola pikir, sosial/prilaku, dan artefak/kebendaan.
Pertama, bahwa tantangan dari aspek pola pikir, ternyata pemerintah selama ini memihak pada konsumen, bukan pada produsen. Akibatnya, demi kepentingan konsumen, pemerintah selalu buru-buru melakukan import, bila ada harga-harga komuditas pertanian cendrung bergerak naik. Alasannya klasik, yakni untuk mengendalikan inflasi. Apakah petani selalu harus dikorbankan sebagai bamper inflasi ? Pantaslah, sejak delapan tahun yang lalu, harga eceran tertinggi (HET) beras tidak dinaik-naikkan, hanya demi untuk kepentingan konsumen.
Kemudian, anggaran untuk sektor pertanian (di Bali) juga tidak naik-naik. Tetap saja di bawah dua persen. Kalau begini pola pikirnya, jangan harap petani bisa senang bertani. Setiap saat mereka bisa meninggalkan sawah dan pertaniannya, bila ada sektor non pertanian yang lebih menguntungkan. Akibatnya tidak ada generasi baru yang suka terjun ke sektor pertanian. Jadi, kalau demikian tantangannya, dan maka solusinya sangat tergantung dari politik anggaran pemerintah.
Kedua, bahwa tantangan dari aspek sosial, terlihat bahwa pemerintah Bali tidak ada niat untuk membantu dan memberdayakan sawah dan subak. Lebih cendrung memberdayakan desa adat saja. Hal itu tercermin dari bansos, fasilitas, dll yang diberikan kepada desa adat, jauh lebih tinggi dibandingkan kepada subak. Padahal kedua lembaga tradisional itu adalah penyangga yang kokoh bagi eksistensi kebudayaan Bali. Di lain pihak, sawah dan subak dengan ringan saja dihantam dan dihancurkan untuk kepentingan infrastruktur (rencana jalan tol, dll). Sehingga krisis pangan, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan akan menjadi dilema yang akut. Lagi-lagi solusinya adalah kemauan politik pemerintah (Bali).
Ketiga, bahwa tantangan dari aspek artefak/kebendaan, terlihat dari keengganan petani untuk bertani. Kolega saya, alm Prof. Made Merta mengatakan bahwa petani hanya tiga jam saja betah di sawahnya. Selebihnya mereka harus bertarung di luar sektor pertanian untuk menyambung hidup. Kemudian terlihat bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) ternyata terus tidak beranjak lebih kecil dari 100 (sekitar 96). Hal ini membuktikan bahwa bertani itu adalah pekerjaan merugi.
Hanya orang-orang yang terpojok saja yang terpaksa harus bertani. Oleh karenanya, wajar saja sebelum serangan Covid (tahun 2019), tercatat di Pemda Bali, sawah yang habis per tahun rata-rata lebih dari 2000 hektar. Sekarang hanya tersisa sekitar 70.000 ha. “Untunglah” ada serangan Covid. Kalau tidak, mungkin ramalan Dr. Made Geriya bahwa subak di Bali akan “nyungsep” pada tahun 2030, betul-betul akan terjadi.
Bagaimanakah solusinya? Lagi-lagi tergantung pada kebijakan pemerintah. Sebab tidak ada suatu sektor ekonomi (di Indonesia) yang bisa bergerak maju, tanpa peranan (ikut campur) dari pemerintah. Kita lihat saja perkembangan sektor pariwisata di Bali. Sangat tergantung dari peranan dan kebijakan pemerintah dan per-bank-an.
Lalu, kenapa tidak ada kebijakan pemerintah yang sepadan untuk sektor pertanian? Meskipun sudah ada indikasi bahwa krisis pangan bakal terjadi. Sungguh malang nasib sektor pertanian kita. Sebuah sektor yang sangat penting, tetapi diperlakukan sebagai sektor yang sama sekali tidak penting. Persis sama dengan eksistensi air dan udara. Keduanya diakui di mana-mana sebagai hal yang sangat penting. Tetapi tetap saja diberlakukan sebagai hal yang sama sekali tidak pentng. Memang beginilah sejatinya watak manusia di dunia ?
