balitribune.co.id | Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan relaksasi bagi wajib pajak badan dalam pelaporan dan pembayaran pajak tahun buku 2025. Kebijakan ini diumumkan melalui siaran pers pada Kamis (30/4/2026), sebagai bagian dari penyesuaian implementasi sistem inti administrasi perpajakan.
Relaksasi tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-71/PJ/2026. Dalam beleid itu, DJP menetapkan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran maupun pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2025.
Secara umum, batas waktu pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak badan tetap mengacu pada ketentuan, yakni empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak. SPT yang dimaksud mencakup baik SPT Tahunan untuk satu tahun pajak penuh maupun untuk bagian tahun pajak.
Namun, dalam kebijakan terbaru ini, DJP memberikan kelonggaran. Wajib pajak badan yang terlambat melakukan pelaporan SPT Tahunan, pembayaran PPh Pasal 29, atau pelunasan kekurangan pajak—termasuk yang telah memperoleh perpanjangan waktu pelaporan—tidak akan dikenai sanksi administratif selama keterlambatan tersebut masih dalam batas waktu satu bulan setelah jatuh tempo.
Penghapusan sanksi ini mencakup denda maupun bunga yang sebelumnya diatur dalam ketentuan perpajakan. Bahkan, dalam kondisi tersebut, DJP tidak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).
Tidak hanya itu, apabila Surat Tagihan Pajak telanjur diterbitkan atas keterlambatan tersebut, DJP memastikan sanksi administratif tetap akan dihapus secara jabatan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan ruang adaptasi bagi wajib pajak di tengah implementasi sistem inti administrasi perpajakan yang baru. Dengan demikian, diharapkan kepatuhan wajib pajak tetap terjaga tanpa terbebani sanksi selama masa transisi sistem.
