balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi yang bergerak semakin cepat, data tidak lagi sekadar menjadi angka dalam laporan statistik. Bagi Bank Indonesia, informasi dari pelaku usaha, rumah tangga, perbankan hingga pemerintah daerah justru menjadi salah satu pijakan penting untuk membaca arah perekonomian sebelum angka resmi tersedia.
Karena itu, penguatan kemitraan dengan para penyedia informasi ekonomi menjadi perhatian Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali. Hal tersebut mengemuka dalam "Temu Wirasa Stakeholders 2026" yang mengusung tema “Data Pramana, Bali Rahayu: Bersinergi Mendorong Pertumbuhan Bali yang Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”, Jumat (23/10/2026).
Forum tersebut mempertemukan Bank Indonesia dengan responden survei, mitra liaison, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, asosiasi, perbankan, BUMN, media, serta berbagai pemangku kepentingan yang selama ini berkontribusi menyediakan data dan informasi mengenai kondisi ekonomi Bali.
Kegiatan dibuka Gubernur Bali Wayan Koster. Dalam kesempatan itu, Bank Indonesia memberikan apresiasi kepada para responden dan mitra yang secara konsisten menyampaikan data serta informasi ekonomi yang dibutuhkan dalam proses asesmen dan perumusan kebijakan.
Bagi Bank Indonesia, kontribusi tersebut memiliki arti lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan survei. Informasi yang dikumpulkan dari lapangan dapat menjadi sinyal awal untuk melihat perubahan perilaku ekonomi, perkembangan usaha, hingga potensi risiko yang belum tercermin dalam data resmi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, mengatakan hasil survei dan kegiatan liaison memiliki peran strategis sebagai "leading indicator" dalam membaca perkembangan ekonomi.
Informasi dari rumah tangga, dunia usaha, sektor properti, perbankan, asosiasi maupun instansi strategis lainnya memberikan gambaran mengenai kondisi terkini sekaligus prospek perekonomian Bali.
“Kontribusi para responden tidak hanya menghasilkan data statistik, tetapi juga menjadi masukan penting dalam proses analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan,” ujar Achris.
Menurut dia, informasi dari responden bahkan kerap menjadi sinyal awal dalam mengidentifikasi peluang maupun risiko ekonomi. Dengan demikian, Bank Indonesia bersama pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menyiapkan langkah antisipatif secara lebih cepat.
Penguatan basis data tersebut menjadi semakin penting di tengah prospek perekonomian Bali yang masih positif. Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Bali pada 2026 tumbuh dalam kisaran 5,4–5,9 persen secara tahunan (yoy).
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh aktivitas pariwisata, konsumsi rumah tangga, investasi, serta sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
Di sisi lain, stabilitas harga juga tetap menjadi perhatian. Inflasi Bali diprakirakan berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen.
Gubernur Bali Wayan Koster menekankan bahwa ketersediaan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu merupakan fondasi penting dalam menghasilkan kebijakan yang efektif serta responsif terhadap perubahan ekonomi.
Data, menurut dia, dibutuhkan bukan hanya oleh pemerintah dalam mengambil keputusan, tetapi juga oleh dunia usaha untuk menentukan langkah bisnis di tengah perubahan kondisi ekonomi.
Koster juga mendorong penguatan penggunaan produk lokal Bali. Produk pertanian, perikanan, UMKM, wastra hingga kerajinan daerah perlu terus didorong agar semakin memiliki ruang dalam aktivitas ekonomi Bali.
Penguatan konsumsi produk lokal dinilai dapat ikut memperkokoh struktur ekonomi daerah sekaligus memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dirasakan masyarakat Bali.
Selain menjadi ruang apresiasi dan penguatan kemitraan, Temu Wirasa Stakeholders 2026 juga diisi dengan sesi berbagi wawasan bersama Prof. Rhenald Kasali.
Sesi tersebut mengangkat isu kepemimpinan, kemampuan beradaptasi menghadapi perubahan, serta pentingnya pemanfaatan data dalam proses pengambilan keputusan.
Pesan tersebut menjadi relevan karena perubahan ekonomi berlangsung semakin cepat. Data yang tersedia hari ini dapat menjadi dasar untuk membaca kondisi saat ini, tetapi kemampuan menerjemahkan data menjadi keputusan yang tepat menjadi tantangan berikutnya.
Melalui Temu Wirasa Stakeholders 2026, BI Bali menegaskan bahwa membangun ekonomi yang lebih kuat tidak dapat dilakukan oleh satu institusi.
Kualitas kebijakan membutuhkan data yang berkualitas, sementara data yang berkualitas membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak yang berada langsung di lapangan.
Dengan memperkuat komunikasi dan pertukaran informasi bersama responden survei serta mitra liaison, Bank Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas asesmen ekonomi sekaligus memperkuat efektivitas kebijakan.
Pada akhirnya, sinergi tersebut diarahkan untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi Bali tidak hanya tinggi, tetapi juga lebih inklusif, berdaya tahan dan berkelanjutan.
