balitribune.co.id I Bangli - Proses pelaksanaan sejumlah kegiatan proyek infrastruktur jalan di Kabupaten Bangli terancam gagal tender. Seperti halnya kegiatan tiga paket rekonstruksi jalan di Kabupaten Bangli yang telah tayang di sistem e-processing dan dua kali perpanjangan tayang, ternyata sepi peminat. Realita ini terjadi karena ketidakpastian harga BBM yang dikhawatirkan akan turut menyebabkan kenaikan berbagai bahan material.
Realita ini mengundang realsi Ketua DPRD Kabupaten Bangli I Ketut Suastika. Politisi dari PDI-P ini mengatakan ketika harga naik saat proses pelaksanaan tender, itu bisa segera disesuaikan atau direview kembali. "Kita sesuaikan saja anggarannya dengan harga yang ada. Gerak cepat dari PPK kuncinya. Karena biasanya itu yang bikin lambat," kata Suastika, Minggu (26/4/2026).
Pihaknya tidak ingin karena kenaikan harga BBM proyek pembangunan daerah tidak jalan, karena yang jadi korban adalah masyarakat . Dicontohkan, kalau sudah pagu anggaran Rp 1 miliar, cukupkan 1 miliar dengan harga menyesuaikan. "Misalnya, untuk perbaikan jalan 1 km, sedapat mungkin diselesaikan sesuai anggaran yang ada sisanya bisa dilanjutkan berikutnya, "jelas politisi asal Desa Peninjoan, Tembuku ini.
Dengan kata lain, tinggal disesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia dan kenaikan harga yang terjadi. "Yang penting proyeknya jalan. Wajib jalan itu, karena mengunakan Perda APBD. Sebab, ketika Perda tidak dijalankan, maka investasi bisa ragu datang ke Bangli. Kok peraturan tidak dijalankan," sebutnya.
Karena Perda APBD merupakan sebuah aturan, maka pihaknya ingin menunjukkan ke masyarakat, kepada pihak ketiga dan pihak luar, bahwa Bangli konsisten menjalankan peraturan ini. "Harga tinggi, harus disesuaikan dan cepat. Saya kira tidak ada alasan untuk tidak jalan. Tinggal di review lagi," tegasnya lagi.
Mengingat, proyek pemerintah itu salah satu penggerak perekonomian. "Saat mengerjakan berapa puluh tenaga kerja yang digunakan. Ini juga sebagai penunjang PDRB Kabupaten Bangli. Setelah selesai, juga akan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai jalur mobilitas perekonomian," ungkapnya
Sebelumnya diberitakan, tiga paket rekonstruksi jalan di Kabupaten Bangli yang telah tayang di sistem e-processing hingga dua kali perpanjangan tayang, tidak ada penyedia jasa yang menawar paket pekerjaan tersebut.
Tiga kegiatan yang belum ada peminatnya tersebut meliputi rekonstruksi Jalan PlangkianSunting, Desa Pengotan senilai Rp3,5 miliar; ruas jalan Pura Yeh PanesPura Negtegan serta Kayu SelemPelemek di Songan senilai Rp4,9 miliar. Satu lagi ruas BaturWanagiri senilai Rp1,9 miliar. Seluruhnya merupakan jalan yang kondisinya sudah sangat membutuhkan perbaikan.
Kepala Bina Marga Dinas PUPR Perkim Bangli, I Putu Susila, menjelaskan kondisi ini dipicu harga bahan bakar minyak (BBM) yang masih dinilai belum stabil. Proyek konstruksi jalan sangat bergantung pada BBM, mulai dari operasional alat berat, pengangkutan material, hingga produksi aspal.
Ketidakpastian harga membuat para kontraktor tidak berani menawar karena risiko kenaikan BBM terjadi setelah tanda tangan kontrak. "Kontraktor tidak berani menawar karena takut tiba-tiba harga naik yang berimbas terhadap harga material, namun yang jelas pihaknya akan segera melakukan review perencanaan dengan menggandeng pihak konsultan perencana, "kata Putu Susila.
