balitribune.co.id | Bangli - Polemik pembangunan videotron di pertigaan Penelokan, Kintamani mengundang reaksi kalangan DPRD Bangli. Anggota DPRD Bangli, Ida Bagus Made Santosa mengatakan sejatinya pada prinsipnya nafas pembangunan di Bangli yakni prioritas utamanya buat orang Bangli.
“Orang Bangli menjadi subyek atau pelaku pembangunan bukan sebaliknya di posisi objek dalam pembangunan,” tegas Ida Bagus Made Santosa, Minggu (13/9/2026).
Politisi Partai Golkar ini mencermati persoalan pembangunan videotron tersebut karena terbentur masalah perizinan.
"Nah disini peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjembatani masalah ini .Jika ada peluang kasih tau mereka ini lho izin yang diperlukan jangan langsung dipatahkan, bagaimanapun mereka sudah terlanjur mengeluarkan uang yang cukup besar, apalagi mereka sosok pengusaha muda, mereka seharusnya dibimbing dan diberi solusi untuk jalan keluarnya seperti apa dan apa saja yang perlu diurus dan bila perlu dibantu serta dipercepat keluar izinnya ,” jelas IB Made Santosa.
Pria asal Desa Demulih ini melihat pembangunan videotron tidak sampai merusak estetika dan perlu dicatat di lokasi yang juga sempat terpasang media iklan luar ruang (billboard ) berukuran besar. “Untuk masalah penggunaan tempat teknisnya bekerjasama dengan Pemkab apa itu dalam bentuk persentase atau sewa,” jelasnya.
Secara pribadi selaku wakil rakyat IB Made Santosa mengaku bersyukur dan berterima kasih ada orang Bangli yang mau berinvestasi dan oleh karena itu pihaknya meminta agar investor lokal tidak dipersulit sehingga mereka tidak kapok berinvestasi di tanah kelahirannya.”Saran saya bantu mereka perizinannya bila perlu dipercepat keluar izinnya,” tegas IB Made Santosa.
IB Santosa menambahkan jika keberadaan videotron tersebut nantinya dimanfaatkan untuk promosi objek wisata khususnya yang ada di bawah (Kedisan,Trunyan, Songan) adalah ide yang sangat bagus. Ia melihat selama ini wisatawan yang berkunjung ke Kintamani hanya sekedar cari makan dan ngopi setelah itu langsung pergi. Realita ini terjadi salah satunya disebabkan kurangnya promosi.
”Anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk promosi pariwisata sangat kecil, tentu keberadaan media ini setidaknya akan membantu pemerintah mempromosikan objek dan akomodasi wisata khusus di Kintamani,” ungkap IB Made Santosa.
