BALI TRIBUNE - Penyegelan lokalisasi prostitusi Aseman dan Gunung Lawu yang berlokasi di Jalan Teges Nunggal, By Pass Ngurah Rai, Kuta Selatan, Selasa (19/12) lalu, mendapat apresiasi dari kalangan DPRD Badung.
Apalagi penutupan tempat esek-esek yang sudah ada sejak puluhan tahun itu dipimpin langsung oleh Bupati Giri Prasta dan Wakilnya Ketut Suiasa.
Hanya saja Dewan Badung meminta pemerintah penertiban seperti ini berlanjut hingga ke pelosok-pelosok desa. Sehingga penegakan perda tidak terkesan tebang pilih, apalagi memilih-milih.
“Kami sangat mengapresiasi tindakan tegas yang diambil bupati untuk menertibkan lokalisasi di Kelurahan Benoa, Kuta Selatan,” kata Ketua Komisi I DPRD Badung, I Wayan Suyasa, Rabu (20/12).
Menurut dia penutupan lokalisasi prostitusi seluas 1,5 hektar tersebut sudah sangat tepat. Pasalnya, tempat penjual ‘daging mentah’ yang sudah beroperasi sejak 30 tahun lebih dengan memperkerjakan 520 wanita penghibur tersebut sangat mengganggu ketertiban umum. Sebanyak 52 wisma yang ada di lokalisasi tersebut juga sangat potensial menjadi sarang penularan penyakit mematikan HIV/AIDS.“Tindakan tegas ini sudah sangat tepat. Dan itu memang harus dibersihkan,” imbuhnya.
Suyasa pun berharap penertiban seperti ini tidak hanya dilakukan di lokalisasi Aseman dan Gunung Lawu. Tindakan tegas juga harus dilakukan di tempat-tempat lain yang berkaitan dengan komersil seks ini.
“Biar tidak terkesan tebang pilih, tempat lain yang beraroma seperti lokalisasi dan meresahkan masyarakat juga harus ditertibkan,” pinta politisi Partai Golkar ini.
Ia bahkan berharap tindakan tegas bupati tersebut agar bisa dilanjutkan oleh jajarannya di bawah seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Camat dan Perbekel/Lurah. "Jika ada lokalisasi-lokalisasi lain termasuk kafe remang-remang yang di desa-desa itu, kami minta tolong ditertibkan juga," desaknya.
Ia berharap jajaran pemkab Badung bisa belajar dari sikap tegas Bupati Badung. "Bupati sudah memberikan contoh. Jadi sekarang petugas yang dibawahlah dalam hal ini SatPol PP yang harus mengecek sampai ke desa-desa maupun menerima masukan masyarakat," tukas politisi asal Desa Penarungan, Mengwi ini.
