balitribune.co.id | Menjelang dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali oleh Presiden Prabowo, kita yakin bahwa Koster-Giri telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjalankan mandat rakyat itu. Termasuk di dalamnya adalah menyiapkan sejumlah program untuk rakyat yang segera dikebut dalam 100 hari pertama pemerintahannya.
Kendati program 100 hari bukanlah tolok ukur keberhasilan mereka, setidak-tidaknya program 100 hari ini akan dipakai Koster-Giri untuk memanaskan mesin pemerintahannya agar bisa diketahui suku cadang mana yang perlu diperbaiki dan diganti sehingga mesin pemerintahannya efektif menempuh perjalanan lima tahun ke depan.
Di sisi lain, publik pun kadang menunggu apa yang menjadi program 100 hari sebuah pemerintahan baru yang dapat memberikan solusi praktis atas persoalan yang mereka hadapi dalam waktu yang cepat. Itulah sebabnya mengapa dalam banyak pengalaman pemerintahan, program 100 hari adalah titik paling krusial bagi sebuah kepemimpinan karena keberhasilan yang dicapai pada 100 hari pertama pemerintahannya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap mereka.
Sebaliknya, jika tidak memiliki greget dan tidak mampu memberikan bukti permulaan yang memantik daya tarik publik, maka kepercayaan publik terhadap mereka akan menipis dan berpotensi menciptakan apatisme publik terhadap pemerintahannya.
Secara teoretis, masalah-masalah publik tidak akan mudah diselesaikan dan hampir mustahil dirampungkan dalam hitungan bulan, apalagi dalam hitungan hari, dan diperkuat oleh pengalaman bahwa begitu banyak problem internal dan eksternal pemerintahan yang dapat merusak konsentrasi dan strategi pemerintah. Jurus apapun yang bakal dipakai pemerintah, sepanjang problem internal dan eksternal pemerintah belum diselesaikan, maka jurus itu tidak akan efektif menggerakkan sumber daya yang ada untuk menciptakan keberhasilan dalam 100 hari pemerintahannya.
Dalam konteks ini, kita yakin bahwa Koster-Giri telah memiliki kiat untuk bisa mengatasi problem yang bakal mereka hadapi, baik internal maupun eksternal, apalagi keduanya adalah mantan Gubernur dan Bupati yang tentunya sudah memiliki formula dan resep yang cespleng untuk menyiapkan dan menuntaskan program 100 hari pemerintahannya.
Hemat kita, problem yang dihadapi oleh publik Bali akhir-akhir ini cukup banyak, bersifat kompleks, dan tidak bisa dianggap sederhana. Misalnya sampah, kemacetan, wisatawan yang bermasalah, merebaknya toko moderen, petani yang terpinggirkan, stunting, dan beberapa persoalan lainnya. Tetapi kita ingin agar dalam 100 hari pertama, pemerintahan Koster-Giri menfokuskan dirinya pada tiga persoalan saja yang membutuhkan penanganan segera, yakni sampah, kemacetan, dan wisatawan yang nakal. Ketiga persoalan ini telah membuat kita seperti mati akal untuk mengatasinya. Banyak keluhan atau bahkan semacam kejengkelan dan keputusasaan yang muncul di tengah publik terkait ketiga masalah ini.
Pertama, soal sampah, di mana sudah banyak tempat pengolahan sampah dibangun, tetapi sampah masih saja belum bisa dikelola dengan baik, bahkan menimbulkan masalah baru berupa bau yang menyengat. Di samping itu, masih banyak sampah plastik yang mencemari laut, sampah yang terbawa ke sungai, sampah yang menumpuk di pantai, dan sampah yang terbakar di tempat pembuangan akhir. Tentu saja kita sangat berharap Koster-Giri memiliki skema pengelolaan sampah yang bagus sehingga bisa mengatasi masalah ini.
Kedua, persoalan kemacetan di Bali sudah menjadi semacam hantu baru dalam kehidupan publik. Akibat kemacetan ini, jalan-jalan alternatif pun mulai dijejali kendaraan, termasuk jalan-jalan di dalam pemukiman yang memilki akses jalan sambung ke jalan utama. Artinya, kemacetan yang sebelumnya hanya berada di beberapa titik, sudah menular sampai jalur alternatif dan pemukiman.
Kalangan ahli transportasi dan akademisi memprediksi bahwa jika kemacetan ini tidak dikelola dengan baik, maka lalu lintas Bali akan lumpuh dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Dari sisi sosial, misalnya, jika kemacetan tak dikelola dengan baik maka akan memperburuk kualitas hidup publik karena tidak menutup kemungkinan adanya konflik di jalan raya dan menurunkan ketertiban umum.
Dan ketiga, soal wisatawan asing yang nakal yang belakangan makin meresahkan. Baru-baru ini ada tindakan perampokan dan penyekapan oleh segerombolan orang asing terhadap orang asing lainnya. Beberapa waktu lalu polisi menggerebek sarang narkoba yang dikelola oleh wisatawan asing. Dan masih banyak lagi peristiwa yang meresahkan yang melibatkan wisatawan asing. Jika kondisi ini dibiarkan maka Bali akan menjadi tempat yang nyaman bagi wisatawan asing untuk melakukan kejahatan.
Ulah wisatawan asing yang nakal boleh dikatakan sudah meresahkan dan mengancam keamanan masyarakat Bali, dan tidak menutup kemungkinan akan mengancam pula keamanan nasional. Bagaimana pun, kejahatan yang dilakukan oleh wisatawan asing, sebagaimana beberapa contoh di atas, bisa dikategorikan sebagai kejahatan dalam skala besar yang efeknya bisa ke mana-mana, misalnya, mengganggu kehidupan politik dan ekonomi nasional.
Akhirnya, bagi sebagian publik, program 100 hari itu tampaknya diasumsikan sebagai janji Koster-Giri untuk menyelesaikan banyak masalah, yang dimulai dengan menyelesaikan beberapa masalah yang dianggap krusial. Namun demikian, patut kita ulang dan garisbawahi, bahwa program 100 hari itu bukan dimaksudkan untuk menyelesaikan semua masalah dan jangan dipakai sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan pemerintahan Koster-Giri.
Dalam praktiknya, belum ada data yang kuat dan akurat yang mencontohkan bahwa ada sebuah pemerintahan yang bisa menuntaskan persoalan-persoalan krusial yang membelit pemerintahannya secara struktural dan kultural dalam hitungan bulan. Wallahu a'alamu bish-shawab.
