balitribune.co.id | Denpasar - Merespons kebijakan ‘Tarif Timbal Balik’ yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump terhadap produk impor dari sejumlah negara termasuk Indonesia,
Menteri Pariwisata (Menpar) Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana menegaskan sektor pariwisata dapat menjadi alat pertahanan ekonomi nasional dalam menghadapi tekanan eksternal akibat kebijakan tarif dagang dari AS.
"Ketika ekspor barang terkena tarif tinggi, kita harus melihat sektor lain yang bisa menjadi penyeimbang. Pariwisata adalah bentuk ekspor jasa yang tidak terganggu oleh kebijakan tarif dagang. Dengan menarik lebih banyak wisatawan mancanegara, kita dapat menjaga stabilitas Rupiah dan cadangan devisa,” jelasnya dalam siaran persnya beberapa waktu lalu.
Menpar Widiyanti mengajak para pemangku kepentingan di sektor pariwisata untuk memerhatikan tiga strategi utama dalam menghadapi dinamika perdagangan global.
Pertama, pariwisata sebagai ekspor jasa penyeimbang. Menurutnya, dengan kekayaan alam, seni budaya, juga kreativitas masyarakat yang ada, Indonesia memiliki potensi inheren pariwisata yang sangat tinggi. Namun, persebaran 13,9 juta wisatawan mancanegara yang hadir di Indonesia saat ini masih sangat terpusat di destinasi tertentu.
Kemenpar mengajak pelaku usaha pariwisata di seluruh daerah untuk bersiap dan beraksi, memanfaatkan peluang dari perubahan dinamika global untuk menggiatkan Indonesia sebagai destinasi wisata dunia. Kesiapan destinasi, produk wisata, usaha pariwisata, tenaga kerja, hingga promosi yang terarah perlu diupayakan secara terintegrasi. "Didukung upaya promosi dan pengembangan yang pemerintah lakukan, Kemenpar optimistis upaya ini akan menjadi sumber devisa yang tinggi, memitigasi dinamika global dan menjadi ekspor jasa penyeimbang," imbuhnya.
Kedua, optimalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan ekonomi lokal penyedia jasa pariwisata. Kemenpar mengingatkan seluruh pemangku kepentingan, potensi pariwisata Indonesia yang luas tidak hanya terbatas di destinasi tertentu saja, tetapi juga dimulai dari desa. Kemenpar terus mengembangkan desa wisata dan mendorong aktivitas ekonomi berbasis pariwisata di seluruh Indonesia. "Langkah ini bertujuan untuk mendistribusikan manfaat ekonomi secara merata dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekspor manufaktur yang terkena dampak tarif," tegas Menpar Widiyanti.
Ketiga, fokus pada pengembangan pariwisata berkualitas. Kemenpar mengajak pelaku usaha pariwisata di semua destinasi untuk tidak semata-mata mengejar jumlah kunjungan, namun juga mengusahakan pengalaman wisata berkualitas yang menarik pengeluaran berwisata lebih tinggi. Data historis menunjukkan, segmen wisatawan yang rela mengeluarkan biaya untuk pengalaman wisata berkualitas relatif memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap fluktuasi harga global.
Kemenpar mengidentifikasi, ruang untuk pelaku usaha pariwisata Indonesia mengembangkan hal ini masih terbuka luas dan Kemenpar mendukung penuh upaya ini. "Inilah juga yang Kemenpar bawa dalam program unggulan “Pariwisata Naik Kelas”, yang berfokus pada sektor maritim, gastronomi, dan Wellness (kebugaran)," katanya.
Melalui langkah-langkah tersebut, Menpar Widiyanti optimistis sektor pariwisata tidak hanya mampu menopang perekonomian nasional ditengah tekanan eksternal, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai destinasi unggulan di kancah global. Ditegaskannya, Indonesia mampu mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki sektor pariwisata sebagai sumber devisa utama yang bebas dari hambatan perdagangan.
