balitribune.co.id | Bangli - Sebanyak enam pejabat eselon IIB di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli resmi meluncurkan proyek perubahan sebagai bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026. Acara peluncuran tersebut berlangsung di Gedung Bhukti Mukti Bhakti (BMB) Kantor Bupati Bangli, Kamis (17/9/2026).
Mewakili Bupati Bangli, Asisten I Setda Bangli I Made Ari Pulasari menyampaikan bahwa enam inovasi yang digagas para pejabat diharapkan tidak hanya sebatas pemenuhan tugas pelatihan, tetapi juga dapat diimplementasikan dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ari Pulasari menjelaskan, PKN merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan kualitas serta kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama. Selama pelatihan, peserta diwajibkan menuangkan gagasan inovatif untuk mempercepat dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan transformasi pelayanan publik berbasis digital.
"Kami berharap inovasi yang diluncurkan para peserta PKN dapat menjadi solusi nyata dalam menjawab tantangan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan saat ini," ujar Ari Pulasari.
Salah satu inovasi yang menarik perhatian diluncurkan oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) Bangli, I Nyoman Dacin, dengan mengusung nama proyek "PENGLIPURAN BANGLI" (Pelayanan Legislasi, Integritas Persidangan, Upaya Regulasi, Aspirasi, dan Notulensi).
Nyoman Dacin mengungkapkan, pemilihan akronim PENGLIPURAN terinspirasi dari nama desa wisata kebanggaan Bangli yang mencerminkan keindahan serta tata kelola yang baik. Konsep tersebut kemudian diadopsi menjadi paradigma kerja yang adaptif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) di Sekretariat DPRD Bangli.
"Jika melihat sistem kerja yang ada saat ini, pengelolaan reses, pokok-pokok pikiran (pokir), hingga persidangan masih dilakukan secara manual dan konvensional. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, tata cara lama ini dinilai stagnan dan kurang efisien," jelas pejabat asal Desa Jehem, Kecamatan Tembuku tersebut.
Untuk memodernisasi layanan legislasi, Nyoman Dacin merancang penerapan E-meeting (E-paperless). Langkah ini menjadi terobosan penting untuk menggantikan penggunaan dokumen cetak yang tebal saat rapat kerja maupun sidang paripurna, sehingga lebih efisien dari segi waktu dan anggaran.
"Selain E-paperless, kami juga merencanakan pembuatan sistem E-sidang yang mencakup E-risalah dan E-notulen," imbuhnya.
Tak hanya internal lembaga, digitalisasi juga menyasar layanan publik melalui penyediaan aplikasi E-aspirasi. Fitur ini mempermudah masyarakat, aparatur pemerintah, maupun para pemangku kepentingan dalam menyampaikan aspirasi secara cepat, akurat, dan dapat segera diakomodasi oleh dewan tanpa terbatas ruang dan waktu.
Dacin berharap implementasi berbagai inovasi berbasis elektronik ini mampu mengoptimalkan kinerja Sekretariat DPRD Bangli dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Proyek perubahan ini tentu tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi keberhasilan program ini dan kemajuan Kabupaten Bangli," pungkasnya.
