balitribune.co.id | Denpasar - Beberapa tantangan di bidang harga muncul pada bulan September 2019, mulai dari fenomena El Nino, kenaikan harga emas dunia sampai dengan kenaikan biaya sekolah. Bank Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali beserta seluruh unsur Tim Pengendalinan Inflasi Daerah berhasil mengendalikan inflasi Bali sehingga mencapai level yang rendah dan terkendali.
El Nino adalah fenomena memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur yang mengakibatkan berkurangnya curah hujan secara mendalam dan kekeringan yang meluas di sebagian wilayah Indonesia. El Nino terjadi setiap 4 – 6 tahun dimana fenomena terakhir terjadi tahun 2015 – 2016 yang dikenal sebagai tahun terpanas di Indonesia. Menurut BMKG yang dimuat dalam Bulletin Informasi Cuaca Iklim dan Gempa Bumi Provinsi Bali, curah hujan normal baru terjadi pada bulan Oktober 2019, artinya, terjadi gangguan tanaman pangan yang produksinya sangat tergantung kepada air yaitu padi dan sayur sayuran.
Keterbatasan produksi dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga khususnya beras di Bali. Untunglah keadaan ini cepat diantisipasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dengan menjaga ketersediaan bahan pokok beberapa bulan kedepan. Upaya ini dilakukan bekerjasama dengan distributor yang memiliki jaringan ke Jawa Timur maupun Nusa Tenggara Barat.
Berdasarkan Informasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, ketersediaan beras di Bali dapat mencukupi kebutuhan masyarakat 7,8 bulan ke depan. Dengan demikian, maka kekhawatiran akan terjadinya kenaikan harga beras yang biasanya berdampak mendalam terhadap inflasi tidak terjadi. Sementara itu, komoditi lainnya memiliki tingkat ketahanan yang beragam antara 3 hingga 8 bulan kedepan. Cukupnya ketersediaan beberapa komoditi lain seperti daging, telur dan bawang merah bahkan telah menyebabkan terjadinya penurunan harga.
Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, terjadinya penurunan harga atau deflasi pada bulan September 2019 terutama disebabkan oleh menurunnya harga kelompok bahan makanan. Di sisi lain, pada bulan September tidak terjadi lonjakan permintaan terhadap bahan makanan sehubungan dengan tidak terdapatnya hari besar keagamaan di bulan ini.
Pada September 2019, Provinsi Bali mengalami penurunan harga (deflasi) sebesar -0,58% (mtm) membaik dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,44% (mtm). Pencapaian deflasi Bali bulan September ini tercatat lebih dalam dibandingkan dengan deflasi Nasional yang tercatat sebesar 0,27% (mtm). Sementara itu secara tahunan, inflasi Bali tercatat sebesar 2,54% (yoy), juga lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang sebesar 3,39% (yoy). Dengan demikian, inflasi Bali pada September 2019 masih berada pada rentang sasaran inflasi nasional 3,5%±1% (yoy).
Deflasi terjadi pada kedua kota sampel inflasi yaitu Kota Denpasar yang tercatat deflasi sebesar 0,52% (mtm) dan Kota Singaraja tercatat deflasi sebesar 0,87% (mtm). Di Kota Denpasar, deflasi bersumber dari penurunan harga pada kelompok bahan makanan sebesar -2,49%; kelompok sandang sebesar -1,77%; serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,12%. Sementara deflasi di Singaraja bersumber dari penurunan harga pada kelompok bahan makanan yang cukup dalam yaitu sebesar -3,28%.
Deflasi yang terjadi di 2 (dua) kota acuan inflasi Prov. Bali mengikuti pola tahunannya, meskipun deflasi bulan ini lebih dalam dibandingkan dengan deflasi di bulan September pada tiga tahun terakhir. Meskipun demikian, kedepan, pencapaian ini perlu diwaspadai seiring dengan adanya sejumlah risiko yaitu (1) masih tingginya ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar Bali untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Bali (2) faktor musim hujan yang masih akan meningkatkan harga seiring dengan menurunnya pasokan komoditas yang tidak memerlukan air seperti bawang, cabe dan sebagainya (3) Meningkatnya permintaan seiring dengan datangnya peak season pariwisata di bulan Desember.
“Bank Indonesia Provinsi Bali bersama OPD yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali akan berperan aktif dalam mengawal dan mengendalikan inflasi melalui pemantauan kecukupan stok ketahanan pangan, menjaga stabilitas dan ekspektasi harga, penggalian informasi dengan stakeholders/instansi terkait, serta melalui forum koordinasi TPID dalam mengambil langkah – langkah antisipatif pengendalian inflasi,” sebut Kepala KPw Bali, Trisno Nugroho di Denpasar, Rabu (2/10)
TPID meletakkan fokus utama pada komoditas penyumbang inflasi pada akhir tahun antara lain komoditas pada sektor pertanian yaitu bawang merah, sawi hijau, cabai rawit, cabai merah, dan beras. Selain itu, pada sektor peternakan komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras, pada sektor perdagangan antara lain komoditas rokok dan bahan bakar rumah tangga.
