Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Transformasi LPD Butuh SDM Unggul

LPD
Bali Tribune / Kegiatan Pra-Asesmen LPD di Denpasar, Senin (26/1)

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk memperkuat Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai pilar utama ekonomi desa adat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali, I Gusti Agung Kartika Jaya Seputra, saat membuka kegiatan Pra-Asesmen LPD di Denpasar, Senin (26/1).

Kartika Jaya menegaskan bahwa LPD bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan warisan leluhur yang telah berkontribusi nyata bagi pembangunan desa adat sejak 1984. Namun, untuk menghadapi tantangan masa depan, LPD dituntut melakukan transformasi besar-besaran.

“LPD harus dikelola oleh SDM yang profesional, berintegritas, dan inovatif. Kita tidak bisa lagi bertahan dengan cara lama. Transformasi tata kelola harus dimulai sekarang,” tegas Kartika Jaya.

Selain penguatan SDM, ia menekankan pentingnya adopsi teknologi informasi. Menurutnya, digitalisasi adalah kunci untuk menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya aspek filosofis, di mana LPD harus disejajarkan dengan unsur sakral desa (khayangan desa).

“LPD harus disatukan secara batin oleh krama dan prajuru desa. Partisipasi masyarakat sangat penting agar lembaga ini tetap kuat dalam konteks kekinian,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) Provinsi Bali, I Gusti Nyoman Rijasa, menjelaskan bahwa kegiatan Pra-Asesmen ini bertujuan menyiapkan fasilitator, auditor, dan pembina yang kompeten.

Sebanyak 19 peserta dari internal LPLPD dan perwakilan LPD dibekali metode pembinaan dan pemeriksaan terbaru sebagai persiapan program sertifikasi. “Kami ingin memastikan para pendamping memahami perubahan kebijakan agar bisa diaplikasikan langsung dalam pelatihan LPD di lapangan,” jelas Rijasa.

Meski demikian, Rijasa mengakui adanya tantangan internal berupa keterbatasan personel akibat masa pensiun. Ia berharap ke depan terdapat penguatan struktur organisasi dan pengisian pegawai baru untuk mengoptimalkan fungsi pemberdayaan. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam mewujudkan "SDM Bali Unggul" demi kemajuan ekonomi berbasis adat.

wartawan
ARW
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Karangasem Krisis Murid, Banyak Sekolah Hanya Mendapatkan 2 Hingga 8 Murid Baru

balitribune.co.id | Amlapura - Kabupaten Karangasem saat ini tengah mengalami krisis murid atau siswa. pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, hampir sebagian besar Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Karangasem mengalami kekurangan murid baru atau jumlah murid baru yang mendaftar dan melakukan pendaftaran ulang masih jauh dari jumlah kuota yang didaftarkan oleh sekolah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pusat.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.