BALI TRIBUNE - Struktur pemerintahan daerah sesuai UU No. 23/2014 menempatkan Bupati/Walikota demikian sentral. Seiring dengan semangat otonomi daerah yang berbasis di daerah tingkat II, yang melimpahkan hampir semua urusan ke Bupati/Walikota , telah melahirkan raja-raja kecil yang berkuasa secara full power. Sedangkan Gubernur yang adalah wakil pemerintah pusat di daerah hanya bisa mengkoordinasi dan memonitor.

BALI TRIBUNE - Tim Yustisi Kabupaten Klungkung yang akan melakukan sidak ke Kecamatan Nusa Penida, Kamis (4/10), menemukan sebanyak 11 penginapan berupa hotel, villa maupun guest house di  Nusa Penida yang pembangunannya melanggar sepadan pantai dan sepadan jalan, limbah juga dibuang ke laut serta tidak memiliki ijin IMB, UKL, UPL dan SPPL. Pada periode ke II yakni tahun 2019 mendatang, penegakan aturan akan lebih tegas terhadap berbagai bentuk pelanggara

BALI TRIBUNE - Pemkab Karangasem sudah bisa memungut pajak dari galian C di Kecamatan Selat guna menyelamatkan PAD Karangasem yang terus merosot karena menurunnya pendapatan daerah dari sektor galian mineral bukan logam.

BALI TRIBUNE - Keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimana diberlakukan sistem kuota dan empat jalur PPDB yakni jalur zonasi, jalur prestasi atau penghargaan, jalur siswa miskin, dan jalur reguler, dampaknya semakin luas dirasakan calon peserta didik baru di Karangasem. Dimana ada ratusan lulusan SMP yang menjadi calon peserta didik baru SMA/SMK di Karangasem terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan mereka.