BALI TRIBUNE - Mantan Kepala Dinas Komunikasi Kabupaten Jembrana, Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi dan Koordinator Terminal Manuver Gilimanuk Nengah Darna, dinyatakan terbukti menyalahgunakan jabatan dalam kasus korupsi retribusi di Terminal Manuver Gilimanuk, Rabu (4/7), di Pengadilan Tipikor Denpasar. Dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan majelis hakim tersebut, Riyadi dan Darna didudukkan terpisah sebagai terdakwa. Gusti Riyadi mendapat giliran pertama untuk mendengarkan pembacaan  putusan majelis hakim yang diketuai Ni Made Sukereni.  Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Gusti Riyadi melanggar Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999  tentang Tipikor sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum. Pasal tersebut berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Majelis hakim pun menjatuhkan hukuman pidana penjara maupun pidana denda kepada Gusti Riyadi. "Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi dengan pidana penjara selama 1 tahun, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa penahanan dan pidana denda sebesar lima puluh juta rupiah subsidair 1 bulan penjara," tegas ketua hakim saat membacakan amar putusannya. Putusan ini lebih ringan 6 bulan dari tuntutan trio Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Jembrana, Made Pasek Budiawan, Mearthi dan Lilik yang sebelumnya menuntut terdakwa Riyadi dengan tuntutan hukuman selama 1 tahun dan 6 bulan (1,5 tahun). Sementara dalam sidang  dengan majelis hakim diketuai I Wayan Sukanilla, Nengah Darna juga dinyatakan melanggar pasal yang sama dengan atasan Gusti Riyadi. Namun terkait lamanya hukuman penjara, Nengah Darna sedikit lebih berat. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nengah Darna dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahananan sementara," tegas hakim.  Vonis ini juga lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun. Sedangkan soal uang pengganti, dalam amar putusan hakim,  para terdakwa tidak dibebani  karena sebelumnya yang bersangkutan sudah mengembalikan. Uang yang dikembalikan terdakwa yakni sebesar Rp 190.600.000 dari total nilai kerugian negara sebesar Rp 429.700.000. Atas vonis itu, para terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya I Gusti Muliarta dkk menyatakan menerima, sedangkan pihak JPU  menyatakan pikir-pikir.