balitribune.co.id | Denpasar - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) pada Jumat (15/3). Rakorwil ini mengangkat tema "Penguatan Kelembagaan Pangan di Daerah (BUMD/Koperasi) untuk Pengendalian Inflasi dan Mendorong Kerja Sama Antar Daerah (KAD) di Wilayah Balinusra".
Acara Rakorwil dihadiri oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Asisten Perekonomian Provinsi NTT, Kepala Biro Perekonomian NTB, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, NTT, dan NTB, serta perwakilan dari Paiketan Perumda Pangan Bali dan TPID dari seluruh Bali.
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Kementerian Dalam Negeri, Rolekson Simatupang, menyampaikan bahwa pengendalian inflasi di Bali, NTB, dan NTT masih memerlukan peningkatan, mengingat tingkat inflasi di wilayah tersebut masih lebih tinggi daripada tingkat nasional. Monitoring dan evaluasi secara rutin diperlukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Beberapa aspek dapat dioptimalkan, termasuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung transportasi pangan.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menekankan pentingnya kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi karena ini merupakan tugas bersama. Dewa Indra juga menginformasikan bahwa potensi panen padi di Bali pada bulan April diperkirakan cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pangan di Bali.
Lebih lanjut, Dewa Made Indra menyebut bahwa Provinsi Bali telah memiliki Paiketan Perumda Pangan Bali yang berperan penting dalam pengendalian inflasi. Dia mendorong agar setiap kabupaten/kota memiliki Perumda Pangan yang dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan bahwa target inflasi untuk tahun 2024 adalah 2,5±1%. Oleh karena itu, Balinusra perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi potensi risiko inflasi.
Erwin juga menyoroti beberapa tantangan di awal tahun, seperti rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dari Januari hingga April, peningkatan permintaan selama musim liburan, penurunan produksi komoditas pangan, kenaikan harga pangan akibat cuaca, dan masalah biaya input pertanian yang semakin tinggi.
"Rakorwil Balinusra bertujuan untuk mencapai kesepakatan dalam menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kelembagaan BUMD Pangan yang memiliki peran strategis dalam mengendalikan inflasi daerah," tuturnya.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, GA Diah Utari, menyoroti bahwa volatilitas inflasi bulanan di Balinusra semakin rendah, tetapi tekanan inflasi pada bulan Februari cukup tinggi, khususnya pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang masih di atas 5%. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi program pengendalian inflasi untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi tahunan bahan makanan di bawah 5%. Utari juga menekankan pentingnya 4K dalam pengendalian inflasi, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi rantai pasok, dan komunikasi yang efektif.
Rakorwil Balinusra menyimpulkan beberapa langkah tindak lanjut, termasuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi melalui operasi pasar, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi, gerakan tanam, peningkatan belanja tak terduga, dan dukungan transportasi dari APBD.
"Selain itu, akan didorong pembentukan atau penguatan kelembagaan seperti Perumda/BUMD/BUMDes/Koperasi di sektor pangan serta meningkatkan kerjasama antar daerah dalam KAD," ucap Diah Utari.
