balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dibantu Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mulai melakukan lelang investasi untuk pembangunan infrastruktur penunjang angkutan massal kereta yang akan dibangun.
Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya di Denpasar, Rabu (29/5), mengamanatkan PT Jamkrida Bali Mandara bersama PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) untuk mengembangkan infrastruktur penunjang transportasi bawah tanah itu.
“PT SBDJ sudah bergerak melakukan lelang investasi melalui proses kualifikasi, ini bertujuan untuk mencari mitra investor global yang tepat untuk proyek sistem angkutan umum massal berbasis kereta di Bali, dengan dilakukan satu penyerahan dokumen menunjukkan ketertarikan investor besar,” kata dia.
Hingga saat ini delapan investor besar sudah menyatakan minatnya. Mereka terdiri dari tiga investor Eropa, dua dari China, satu dari Malaysia, dan dua dari Indonesia. Orang nomor satu di Pemprov Bali itu menyebut mulainya lelang ini merupakan tonggak baru pengembangan infrastruktur koridor pariwisata di kawasan kereta bawah tanah yang akan segera hadir di Pulau Dewata.
Dari proyeksi Pemprov Bali sendiri dengan jumlah wisatawan yang datang ke Bali pada 2023 lebih dari 15 juta, kemudian target 2024 20 juta, sehingga ke depan setiap tahun akan terus bertambah.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menilai berkah banyaknya wisatawan ini harus dibarengi dengan penyiapan fasilitas pendukung, namun dengan sistem pembiayaan yang efektif dan efisien.
“Ini model investasi hilirisasi pada konteks pariwisata, jadi full investasi masuk dia kelola pasar wisata yang ada,” kata Bahlil.
Model pembiayaan ini menurutnya adalah hal baru yang dapat dijadikan percontohan karena tidak menggunakan APBN atau APBD, bahkan akan lebih menguntungkan karena bisa mendatangkan wisatawan berkualitas.
“Saya pikir kalau ini bisa diimplementasikan, maka infrastruktur transportasi, dan hotel-hotel yang mungkin di bawah tanah nantinya bisa mendatangkan sumber pendapatan baru dan sekaligus menjadi ikon baru untuk Bali,” ujarnya.
Sementara itu Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa hanya berpesan agar pengembangan infrastruktur penunjang di bawah tanah itu tidak merusak lingkungan dan kebudayaan Bali.
Ia mengingatkan agar segera dibuatkan peraturan tata ruang bawah tanah, karena pemanfaatan ruang bawah tanah merupakan hal utama yang dahulu juga dilakukan Presiden Jokowi ketika memimpin Jakarta.
“Mudah-mudahan ini segera bisa diwujudkan, tapi sekali lagi yang kami inginkan itu harus ramah bisnis, ramah penduduk, ramah lingkungan, ramah budaya, untuk memakmurkan Bali tanpa merusaknya,” ujar Suharso.
