balitribune.co.id | Bangli - Tingkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 tugas tidak hanya diemban penyelenggara Pemilu. Pemkab Bangli juga terus intens melakukan sosialisasi untuk menciptakan Pilkada yang kondusif. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (DPMDPPKB) menggelar Rapat Koordinasi (rakor) Pemilihan Kepala Daerah (Pikada) Damai Tahun 2024 dengan Camat, Lurah dan Perbekel se-Kabupaten Bangli, di Gedung BMB Kantor Bupati Bangli, Senin (11/11). Rakor Pikada Damai yang juga dirangkai dengan sosialisasi oleh Kejati Bali tentang desa adat dan desa dinas dihadiri langsung Pjs. Bupati Bangli, I Made Rentin.
Kepala DPMDPPKB Kabupaten Bangli, I Dewa Agung Putu Purnama mengatakanm terkait Pilkada karena Bangli punya target partisipasi pemilih 85 persen diharapkan dalam Pilkada 27 November 2024 bisa terwujud.
"Mengacu Pemilu sebelumnya, memang ada beberapa desa yang tingkat partisipasinya mencapai 91 persen. Disisi lain, ada juga beberapa desa yang dibawah 85 persen. Karena itu, diharapkan semua bekerjasama agar kehadiran masyarakat bisa mencapai diatas 85 persen dalam Pilkada tahun ini," ujarnya..
Kepada para Camat dan Perbekel/Lurah diminta desa-desa yang sebelumnya dibawah target agar menjadi atensi bersama. Apa sebenarnya kendala dan persoalan yang dihadapi. Semisal di desa Yangapi, tingkat partisipinya rendah karena banyak warganya yang bekerja di Jepang. "Namun jika memang karena ketidakhadiran, itu bisa dikomunikasikan bersama Camat, Perbekel dan Perangkat desa lainnya agar bisa masyarakat meningkat partisipasinya supaya target Bangli bisa lebih bagus, seperti dulu pernah menjadi terbaik partisipasi pemilihnya," bebernya.
Selain itu, diharapkan desa adat dan desa dinas bersatu untuk kondusifitas terciptanya Pemilu yang damai. "Jangan sampai karena Pilkada ada konflik di masyarakat. Sebab, setelah pemilu kita akan kembali bekerjasama seperti biasanya," jelasnya. Lebih lanjut, kata Dewa Purnama, Pjs Bupati juga menekankan bagi TNI/Polri, ASN, Perbekel supaya menjaga netralitas baik di medsos maupun dimanapun supaya pelaksanaan Pilkada bisa berjalan aman dan lancar.
Disisi lain, saat sosialisasi pihak Kejati Bali menyinggung terkait adanya kasus OTT di Desa Bongkasa dan Desa Berawa, Badung. Hal itu, diharapkan menjadi kasus terakhir, tidak terjadi di daerah lain. Untuk itu, harus tertib administrasi baik OPD terkait, Desa Adat, maupun dalam APBDes.
"Karena ada unsur keuangan negara, diperlukan administrasi yang sebaik-baiknya supaya tidak ada lagi kasus serupa terjadi di Bangli," ujarnya.
