balitribune.co.id | Bangli - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangli secara beruntun digelar Senin (30/3/2026). Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Ketut Suastika didampingi Wakil Ketua I Nyoman Budiada dan Komang Carles membahas dua agenda. Yakni, Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 dan dilanjutkan dengan agenda Jawaban Pemerintah Daerah tentang Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025. Saat itu, dari eksekutif dihadiri langsung Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta dan Pimpinan OPD di lingkungan Pemkab, Bangli.
Wayan Merta Suteja selaku Pembicara Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bangli, terus mendorong Pembangunan ekonomi di Bangli dan menempatkan pembangunan sektor pertanian menjadi primadona dan prioritas utama serta dengan keberpihakan terhadap anggaran bidang pertanian. "Karena sektor ini memberikan kontribusi hampir sepertiga dari total nilai tambah yang dihasilkan," sebutnya. Terkait peningkatan PAD, Fraksi PDIP menekankan perlu ada trobosan dan inovasi pemerintah daerah untuk menggali potensi daerah sehingga bisa di manfaatkan untuk pembangunan lebih banyak dan lebih baik kedepan.
Sementara Fraksi Restorasi Raya dengan juru bicara, I Ketut Guna merekomendasikan beberapa hal. Diantaranya, pemerintah daerah agar meningkatkan inovasi dalam menggali potensi PAD berbasis kearifan lokal. Memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. "Fraksi Restorasi Raya juga merekomendasikan eksekutif meningkatkan pengawasan internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara optimal. Memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat," paparnya.
Sementara Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Bangli dengan juru bicaranya I Nengah Darsana, menilai bahwa secara umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangli telah berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan realisasi pendapatan daerah mencapai sekitar 94,28% dari target, serta realisasi belanja daerah sebesar 93,39%. Hal ini menunjukkan adanya upaya optimal dalam pengelolaan keuangan daerah. "Namun demikian, Fraksi Partai Golkar menekankan bahwa capaian tersebut harus terus ditingkatkan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan Krama Bangli secara menyeluruh," ujarnya.
Fraksi Partai Golongan Karya juga mencermati bahwa realisasi PAD sebesar 90,06% menunjukkan capaian yang belum optimal dalam memenuhi target yang telah ditetapkan. Selain itu, struktur pendapatan daerah yang masih didominasi oleh pendapatan transfer dengan proporsi lebih dari 70% mengindikasikan tingkat kemandirian fiskal daerah yang relatif rendah dan memerlukan penguatan secara berkelanjutan. "Oleh karena itu, Fraksi Partai Golongan Karya mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang terukur," sebutnya.
Di samping itu, diperlukan inovasi dalam pengelolaan sumber-sumber PAD yang adaptif berbasis teknologi dan tata kelola yang akuntabel. Sementara itu, realisasi belanja modal sebesar 83,84% menunjukkan masih adanya perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran,yang berpotensi menghambat akselerasi pembangunan infrastruktur serta kualitas layanan publik. Dalam konteks tersebut, Fraksi Partai Golongan Karya menekankan urgensi reorientasi kebijakan belanja daerah melalui peningkatan kualitas belanja yang lebih produktif, efisien, dan tepat sasaran berbasis outcome.
"Penguatan belanja modal perlu diprioritaskan secara konsisten dengan memastikan perencanaan yang matang, eksekusi yang tepat waktu, serta pengawasan yang akuntabel, sehingga mampu mendorong peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan," jelasnya.
Meski demikian, secara keseluruhan Fraksi Partai Golongan Karya memandang bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025 telah menunjukkan arah yang positif, namun masih memerlukan penguatan pada aspek kemandirian fiskal, kualitas belanja, dan efektivitas program pembangunan. "Upaya perbaikan yang sistematis dan terukur diharapkan mampu mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing," ujarnya.
