balitribune.co.id I Mangupura - Gubernur Bali, I Wayan Koster, enggan berkomentar banyak terkait usulan Panitia Khusus (Pansus) RTRWP DPRD Bali yang mengajukan toleransi ketinggian bangunan hingga 45 meter di kawasan tertentu. Koster mengaku hingga kini belum menerima rekomendasi resmi secara tertulis.
"Soal itu (ketinggian gedung) belum. Saya belum mendapat surat resmi, " ujar Koster singkat usai menghadiri kegiatan di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Kamis (7/5/2026).
Sebelumnya, usulan kenaikan batas ketinggian bangunan tersebut mencuat dalam rekomendasi Pansus RTRWP DPRD Bali. Pansus menilai aturan tata ruang Bali perlu lebih adaptif guna merespons lonjakan harga tanah, kebutuhan investasi, serta keterbatasan lahan yang kian mendesak.
Ketua Pansus RTRWP DPRD Bali, I Made Supartha, menyebut usulan tersebut sebagai jalan tengah untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian budaya. Menurutnya, aturan ketinggian yang seragam di seluruh Bali justru berpotensi memicu pelanggaran tata ruang dan praktik manipulasi izin.
"Kebijakan tata ruang harus lebih fleksibel namun tetap terukur. Ini untuk mengakomodasi kebutuhan ruang yang semakin tinggi tanpa mengabaikan identitas Bali," jelas Supartha.
Dalam draf usulan tersebut, bangunan setinggi 45 meter hanya diperbolehkan di zona tertentu (kawasan strategis pariwisata), seperti Nusa Dua, Kuta Selatan, sebagian pesisir Tabanan, Gianyar, serta beberapa titik di Sanur. Sementara itu, wilayah radius kesucian pura dan kawasan inti budaya tetap diwajibkan mengikuti aturan pembatasan ketinggian bangunan yang berlaku saat ini (maksimal 15 meter).
Wacana ini diprediksi akan memicu perdebatan panjang di masyarakat, mengingat aturan ketinggian bangunan selama ini dianggap sebagai salah satu benteng terakhir pelestarian arsitektur dan kesucian pulau Bali.
