balitribune.co.id | Denpasar - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali menggelar Focus Group Discussion (FGD) "Road To Balinomics TW II 2026" bertema "Transformasi UMKM Ekonomi Kreatif: Memperkuat Akses Keuangan, Digitalisasi, dan Stabilitas Ekonomi Daerah", di Denpasar, Rabu (22/7/2026) sebagai bagian dari penyusunan asesmen perekonomian daerah sekaligus menghimpun isu-isu strategis yang akan dibahas dalam Seminar Balinomics Agustus 2026.
Kepala KPw BI Bali, Achris Sarwani, pada kesempatan ini mengatakan diskusi tersebut bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif guna memperkuat daya saing UMKM ekonomi kreatif sekaligus menjaga stabilitas ekonomi Bali.
Menurutnya, transformasi UMKM tidak hanya berkaitan dengan peningkatan akses pembiayaan, tetapi juga peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan kelembagaan, hingga pemanfaatan teknologi digital agar mampu menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi.
Achris menjelaskan, BI Bali tengah menyiapkan rekomendasi jangka pendek maupun jangka panjang yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga terkait. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan Bali, mulai dari kemacetan, konektivitas, hingga penguatan sektor ekonomi kreatif dan digital.
Ia mengungkapkan, meski pertumbuhan ekonomi Bali masih berada pada level positif sekitar 5,58 persen dengan inflasi yang tetap terjaga, terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi yang untuk pertama kalinya berada sedikit di bawah rata-rata nasional sejak pandemi.
"Karena itu, BI terus mendorong penguatan sektor-sektor unggulan Bali, termasuk pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, serta ekonomi kreatif. Menurut Achris, sektor-sektor tersebut harus saling terintegrasi agar mampu menciptakan nilai tambah dan memperluas pasar, termasuk melalui orientasi ekspor," sebutnya.
Achris menambahkan, digitalisasi menjadi salah satu kunci transformasi UMKM. Selain meningkatkan produktivitas, digitalisasi juga diharapkan mampu memperluas akses pasar dan memperkuat akses pembiayaan sehingga UMKM tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata, tetapi juga mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang mandiri.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis(FEB) Universitas Udayana, Prof. Ni Putu Wiwin Setyari, yang hadir sebagai salah satu penanggap diskusi selain Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, menyambut baik inisiatif BI Bali yang melibatkan akademisi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan ekonomi daerah.
Prof. Wiwin mengungkapkan hasil kajian yang menunjukkan bahwa digitalisasi memang mampu meningkatkan aktivitas ekonomi, namun manfaatnya terhadap kesejahteraan pekerja masih belum optimal. Sejumlah sektor seperti perdagangan, transportasi, dan pariwisata dinilai masih menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan sosial bagi para pekerjanya.
Ia juga menyoroti tingginya ketergantungan Bali terhadap pasokan bahan baku dari luar daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat perekonomian Bali sangat sensitif terhadap gangguan distribusi maupun perubahan ekonomi di wilayah lain.
"Karena itu, penguatan UMKM lokal harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan jumlah pelaku usaha, tetapi juga memperkuat rantai pasok lokal, penggunaan produk dalam negeri, serta sinkronisasi data antarinstansi agar program pengembangan UMKM lebih tepat sasaran," tukasnya.
Melalui FGD ini, BI Bali berharap berbagai masukan dari pemerintah, akademisi, perbankan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat transformasi UMKM, mempercepat digitalisasi ekonomi, serta menjaga pertumbuhan ekonomi Bali yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Hadir sebagai narasumber dalam FGD, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Bali, PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, dan para peserta diskusi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Provinsi Bali, Dinas Perdagangan Provinsi Bali, Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banuspa Provinsi Bali, PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Denpasar, Perum BULOG Provinsi Bali, PT. Jamkrida Bali Mandara, BRI Region 17 Denpasar, Bank Mandiri Provinsi Bali, DPD Perbarindo Bali, HIPMI Bali dan Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKSLPD) provinsi Bali.
