balitribune.co.id | Mangupuea - Pemerintah Kabupaten Badung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan evaluasi tata kelola pemerintahan daerah guna memperkuat upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan integritas birokrasi.
Evaluasi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan Kabupaten Badung di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa (10/11/2026). Kegiatan dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, serta Kepala Satgas V.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda.
Bupati Adi Arnawa menyatakan pendampingan KPK diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan daerah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, kehadiran KPK juga menjadi instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan yang telah berjalan di lingkungan Pemkab Badung.
"KPK dalam hal ini akan menjadi pendamping dan pembimbing kita, sekaligus menjadi check and balance terhadap tata kelola yang sudah kita lakukan secara bersama-sama," ujar Adi Arnawa.
Ia berharap hasil evaluasi dapat menjadi pedoman bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan program dan pelayanan kepada masyarakat sesuai regulasi.
Sementara itu, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk mengoptimalkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Sejumlah aspek menjadi perhatian, di antaranya perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kasatgas V.2 Direktorat Korsup KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda, menjelaskan pendekatan pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) kini disederhanakan dan difokuskan sebagai instrumen pendampingan pemerintah daerah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta, sejumlah anggota DPRD, Sekda Badung I.B. Surya Suamba, Inspektur Kabupaten Badung, serta seluruh kepala perangkat daerah.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara rapat koordinasi oleh unsur pimpinan daerah sebagai bagian dari komitmen perbaikan tata kelola pemerintahan dan penguatan pencegahan korupsi di Kabupaten Badung.
