Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

10 PPK di Tabanan Gelar Pleno Rekapitulasi DPHP Pilkada 2024

Bali Tribune / REKAPITULASI - Proses rekapitulasi DPHP pada salah satu kecamatan di Tabanan, Kamis (8/8).

balitribune.co.id | Tabanan – Sepuluh Penitia Pemilihan Kecamatan atau PPK di Kabupaten Tabanan menggelar rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) untuk Pilkada Serentak 2024 secara serentak pada Kamis (8/8).

Tahapan ini merupakan kelanjutan dari proses serupa yang dilakukan sebelumnya pada 133 desa yang ada di Kabupaten Tabanan. Pleno tersebut berlangsung di masing-masing kantor camat sesuai wilayah kerja PPK. 

“Secara keseluruhan, pleno rekapitulasi DPHP di tingkat PPK ini berjalan lancar dan diawasi langsung oleh KPU Tabanan,” jelas Ketua KPU Tabanan," I Wayan Suwitra.

Ia menjelaskan, hasil pleno di tingkat kecamatan ini akan direkapitulasi lagi di tingkat kabupaten. Rapat pleno untuk tingkat kabupaten dijadwalkan pada Sabtu (10/8).

“Kami akan mengadakan prarekap terlebih dahulu pada 9 Agustus 2024,” imbuhnya.

Suwitra menambahkan, proses rekapitulasi ini merupakan tahapan penting untuk mempersiapkan daftar pemilih Pilkada Serentak 2024 yang valid dan akurat. Selain itu, rekapitulasi berjenjang ini juga sebagai komitmen KPU Tabanan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas setiap tahapan. Sehingga, Pilkada Serentak 2024 berjalan secara demokratis dan kredibel.

wartawan
JIN
Category

Perairan Selat Bali Semakin Surut, Antrean Kendaraan Mengular Keluar Pelabuhan Gilimanuk

balitribune.co.id | Negara - Kondisi air laut di perairan Selat Bali hingga Kamis (29/10/2026) masih fluktuaktif. Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Gilimanuk masih terhambat kondisi air laut yang surut. Antrean kendaraan pun mengular keluar pelabuhan. Kondisi kemacetan di Gilimanuk ini dikeluhkan karena mengganggu aktifitas warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Tunda Pinjam Rp1,6 Triliun untuk Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung menunda rencana pinjaman daerah senilai Rp 1,6 triliun yang semula diproyeksikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pada 2027. Penundaan dilakukan karena sejumlah pekerjaan konstruksi belum siap dieksekusi. Pemkab Badung memilih mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan koridor Gatot Subroto–Canggu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.