balitribune.co.id | Tabanan – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan menyentil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar membuat target pendapatan dalam APBD 2027 lebih realistis.

Sentilan tersebut muncul lantaran target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp951 miliar lebih dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027 dinilai terlalu optimistis.

balitribune.co.id | Tabanan – DPRD Tabanan melalui Badan Anggaran (Banggar) mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 secara realistis dan berpedoman pada capaian kinerja 2026.

Penyelarasan perencanaan fiskal tersebut dinilai penting untuk meminimalkan risiko alokasi belanja daerah yang tidak dapat dieksekusi di lapangan.

balitribune.co.id | Tabanan – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tabanan menyepakati sembilan rancangan peraturan daerah (ranperda) usulan pemerintah daerah untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.

Kesepakatan agenda pembentukan hukum tersebut dirancang guna memperkuat kepastian hukum serta mendukung tata kelola pembangunan daerah.

balitribune.co.id | Mangupuea -  Pemerintah Kabupaten Badung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan evaluasi tata kelola pemerintahan daerah guna memperkuat upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan integritas birokrasi.

balitribune.co.id | Denpasar - Mengabadikan keindahan budaya, kepedulian lingkungan, hingga potensi pariwisata Kota Denpasar kini dapat dituangkan melalui kreativitas lensa kamera. Forum Wartawan Denpasar (FORWARD) mengajak generasi muda, khususnya pelajar SMP, untuk mengenal lebih dekat dunia fotografi dan jurnalistik melalui rangkaian Workshop, Lomba, dan Pameran Fotografi.

balitribune.co.id | Denpasar - Memperingati Hari Pahlawan yang jatuh setiap 10 November, Serikat Pekerja Seni/Kreatif (Spasi) Bali menggelar aksi damai bertajuk “Resonansi Kegelisahan Rakyat” di Lapangan Puputan Badung, Denpasar, Selasa (10/11/2026). Dalam aksi tersebut, Spasi Bali menyuarakan 15 tuntutan kepada pemerintah, yang terdiri dari sembilan isu nasional dan enam isu lokal Bali.