Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Akses Kesehatan Masyarakat Diperkuat, Tabanan Raih Penghargaan UHC 2026

UHC
Bali Tribune / PENGHARGAAN - Pemerintah Kabupaten Tabanan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026 dalam acara yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa, (27/1)

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2026 dalam acara yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa, (27/1). Penghargaan diterima Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga yang mewakili Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., sebagai bentuk apresiasi atas komitmen daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Acara tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ketua DJSN, perwakilan Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Sekretariat Negara, Direksi BPJS Kesehatan, gubernur, serta perwakilan kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Universal Health Coverage (UHC) merupakan kondisi ketika seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan finansial. Di Indonesia, UHC diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan sebagai instrumen negara dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi seluruh warga.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya Program JKN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “JKN telah terbukti membebaskan masyarakat dari beban finansial kesehatan sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi rakyat untuk lebih produktif dan berdaya. Capaian UHC merupakan wujud nyata amanat konstitusi, dan harus terus diperkuat melalui peningkatan kepesertaan JKN serta sinergi pemerintah pusat, BPJS Kesehatan, dan kepala daerah dalam memastikan masyarakat terlindungi jaminan kesehatan,” ujarnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan bahwa capaian UHC merupakan hasil kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. “Komitmen pemerintah dalam memperluas perlindungan kesehatan menjadikan JKN-KIS sebagai salah satu program jaminan kesehatan terbesar dan tercepat mencapai UHC di dunia. Penghargaan UHC 2026 diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen luar biasa dalam mewujudkan UHC, sekaligus menjadi motivasi bagi daerah lain untuk memperkuat pelaksanaan program JKN,” sebutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga menyampaikan, penghargaan UHC merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat. “Hari ini saya selaku Wakil Bupati Tabanan, mewakili Bapak Bupati dan Pemerintah Kabupaten Tabanan, menerima UHC Award sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam pelaksanaan jaminan kesehatan bagi masyarakat,” pungkasnya.

Ia juga menegaskan, bahwa komitmen tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah. “Di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Komang Gede Sanjaya, melalui misi Tabanan Era Baru yang aman, unggul, dan madani, Pemerintah Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sebagai salah satu kebutuhan dasar,” imbuh Dirga. KSM

wartawan
KSM
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.