balitribune.co.id I Mangupura - Beban biaya rekening listrik yang ditanggung Pemerintah Kabupaten Badung tiap tahunnya ternyata tak main-main. Khusus untuk Lampu Penerangan Jalan (LPJ) saja Pemerintah Gumi Keris harus merogoh kocek antara Rp19 hingga Rp20 miliar per tahunnya.

Tingginya biaya tersebut mendorong pemerintah daerah menyiapkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pengelolaan penerangan jalan. Harapannya dengan sistem swastanisasi LPJ ini bisa menghemat uang Pemkab Badung.

Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Badung I Made Gede Wiryantara Adi Susandi mengatakan skema KPBU menjadi solusi atas keterbatasan tenaga teknis dan anggaran, seiring meningkatnya kebutuhan penerangan jalan di wilayah Badung.

"Iya, kita itu bayar rekening listrik khusus lampu penerang jalan sampai Rp20 miliar per tahun," ujar Wiryantara belum lama ini.

Selain tagihan listrik yang besar Dishub juga harus menanggung biaya operasional dan perawatan yang cukup tinggi di bidang penerangan jalan. Ia menyebutkan, saat ini Dishub Badung hanya didukung 24 personel yang terbagi dalam delapan tim untuk menangani ribuan laporan kerusakan lampu di lapangan.

Satu-satunya cara ke depan adalah melalui KPBU. Pihak swasta akan membangun terlebih dahulu lampu penerangan jalan, kemudian pemerintah membayar secara bertahap berdasarkan ketersediaan layanan atau Availability Payment (AP), katanya.

Wiryantara menyebut meski anggaran yang diusulkan terus meningkat, namun pihaknya belum bisa memenuhi kebutuhan ideal LPJ di seluruh wilayah Badung. Saat ini masih ada kekurangan ribuan LPJ.

Berdasarkan data Dishub Badung menunjukkan peningkatan pembangunan LPJ dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, realisasi anggaran mencapai Rp10 miliar untuk 1.294 unit lampu dengan biaya pemeliharaan Rp11 miliar. Tahun 2024, anggaran meningkat menjadi Rp34 miliar untuk 2.244 unit lampu dan biaya pemeliharaan Rp16 miliar.

Selanjutnya pada 2025, realisasi anggaran tercatat Rp29 miliar untuk 2.714 unit lampu dengan biaya pemeliharaan Rp23 miliar. Sementara pada 2026, pemerintah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp35 miliar dengan target pemasangan 2.395 titik lampu baru.

"Alokasi anggaran memang terus meningkat, tapi jumlah titik lampu yang terpasang masih jauh dari ideal. Banyak kurang," sebutnya.

Pihaknya berharap kedepan  melalui skema KPBU, pembangunan infrastruktur LPJ dapat dipercepat oleh pihak swasta, dengan sistem pembayaran berbasis kualitas layanan guna meningkatkan efisiensi anggaran daerah.   "Dengan skema baru nanti kita harap selain lebih efisien, sebaran LPJ bisae  merata di seluruh Badung," tukasnya.