balitribune.co.id | Singaraja - Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali mulai memunculkan persoalan yang lebih luas dari sekadar keterlambatan pengisian kendaraan.
Warga dilaporkan rela menunggu berjam-jam, bahkan menginap di sekitar SPBU demi mendapatkan BBM. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan langkah antisipasi, mulai dari siaga medis hingga pengamanan distribusi untuk kendaraan pelayanan publik.
Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menginstruksikan puskesmas yang berada di wilayah sekitar SPBU agar menyiagakan ambulans dan tenaga kesehatan. Langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi warga yang mengalami kelelahan, pingsan, maupun gangguan kesehatan lain saat mengantre.
“Banyak berita di daerah lain, masyarakat antre BBM mengalami kelelahan, ada yang pingsan sampai kejang. Saya pribadi tidak mengharapkan demikian, tapi untuk mengantisipasi, tadi pagi saya instruksikan puskesmas-puskesmas yang ada SPBU untuk memantau dengan ambulans,” jelas Sutjidra, Kamis (15/10/2026).
Menurut Sutjidra, Buleleng memiliki 21 SPBU yang tersebar di sejumlah wilayah, sedangkan 20 puskesmas disiapkan untuk mendukung pemantauan. Petugas medis akan menggunakan pola siaga langsung di lokasi maupun bersiap memenuhi panggilan sesuai kondisi antrean.
Kesiapsiagaan tersebut menjadi penting karena antrean tidak hanya terjadi pada jam-jam sibuk. Sejumlah warga dilaporkan mulai datang sejak malam hari dan menunggu hingga berjam-jam. Situasi itu memperbesar risiko kelelahan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses memadai terhadap tempat istirahat selama menunggu.
“Kami tidak bisa memungkiri, masyarakat dari malam sudah mulai antre. Ada kendaraan yang diparkir, ada yang nginep,” kata Sutjidra.
Di balik antrean panjang tersebut, persoalan distribusi menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Pengiriman BBM dari Depo Manggis dan Sanggaran menuju Buleleng membutuhkan waktu perjalanan sekitar empat hingga lima jam. Keterbatasan armada truk tangki turut menjadi kendala dalam mempercepat penyaluran pasokan.
Sutjidra menyebut distribusi mulai menunjukkan perkembangan setelah adanya tambahan armada tangki dari Banyuwangi. Pasokan ke Buleleng pun dilaporkan mulai tiba secara bertahap sejak dini hari.
“Tadi pagi jam 4 subuh, pasokan 34.000 liter sudah sampai, sehingga beberapa SPBU sudah mulai melayani,” tuturnya.
Meski pasokan mulai masuk, pemerintah daerah masih harus memastikan distribusi berjalan lancar hingga menjangkau SPBU yang mengalami antrean. Kedatangan BBM di wilayah Buleleng belum dengan sendirinya menjamin antrean langsung terurai apabila penyaluran ke masing-masing SPBU belum berlangsung merata.
Selain mengerahkan ambulans, Pemkab Buleleng menyiapkan prioritas pengisian BBM bagi kendaraan yang mendukung pelayanan publik dan penanganan keadaan darurat. Kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, truk pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup, serta armada operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan menjadi bagian dari prioritas tersebut.
Sutjidra menilai kelancaran operasional kendaraan itu harus dijaga agar persoalan distribusi BBM tidak merembet menjadi gangguan pelayanan masyarakat.
“Kalau operasional rumah sakit, ambulans, damkar, dan LH berhenti karena tidak ada bensin, penanganan darurat dan pengangkutan sampah bisa lumpuh. Jadi ini kami prioritaskan,” tegasnya.
Pada saat bersamaan, pemerintah daerah juga mengerahkan tim gabungan untuk membantu menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU. Unsur yang dilibatkan meliputi Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, pemadam kebakaran, serta jajaran TNI dan Polri.
Persoalan lain yang disoroti adalah proses pemindaian kode batang atau QR Code dalam pelayanan pembelian BBM. Sistem tersebut dikeluhkan sebagian masyarakat karena dinilai memperpanjang waktu pelayanan dan memperlambat antrean.
Sutjidra mengatakan kebijakan penggunaan QR Code merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemkab Buleleng, kata dia, telah mendorong langkah koordinasi untuk mencari solusi, termasuk menyampaikan usulan penangguhan sementara penerapan sistem tersebut melalui Gubernur Bali agar antrean dapat dikurangi.
Di sisi lain, pemerintah daerah mendukung usulan penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Langkah itu diharapkan dapat membantu mengurangi mobilitas dan memberi ruang bagi Pertamina untuk memperlancar distribusi BBM dalam dua hingga tiga hari ke depan.
Sutjidra meminta masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan akibat kekhawatiran pasokan akan habis. Menurutnya, persoalan yang sedang dihadapi berkaitan dengan waktu dan kelancaran distribusi, sehingga masyarakat diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan.
“Stok BBM itu ada, tetapi memang butuh waktu untuk pendistribusiannya. Kami minta masyarakat tetap tenang dan bersabar, pemerintah terus berupaya maksimal menyelesaikan kendala distribusi ini,”tandasnya.
