balitribune.co.id | Denpasar - Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali mulai berangsur menghilang. Distribusi BBM juga disebut semakin lancar setelah dalam beberapa hari terakhir sempat terganggu akibat keterlambatan kapal pengangkut BBM dari Jawa. Namun, pemerintah belum sepenuhnya melepas rem.
Gubernur Bali Wayan Koster memutuskan memperpanjang kebijakan pengaturan pembelian BBM berdasarkan nomor polisi ganjil-genap hingga Jumat, 23 Oktober 2026. Kebijakan tersebut sebelumnya dijadwalkan berakhir pada Senin (19/10/2026).
Keputusan itu diambil sebagai langkah antisipasi agar membaiknya distribusi BBM tidak kembali terganggu dan antrean panjang tidak muncul lagi di SPBU.
Koster menyampaikan keputusan tersebut seusai mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, TNI-Polri, serta direksi Pertamina di Depo BBM Pesanggaran, Denpasar, Senin (19/10/2026).
Menurut Koster, kondisi distribusi BBM dalam beberapa hari terakhir menunjukkan perkembangan positif.
“Dari Sabtu dan Minggu sampai hari ini, secara umum suplai minyak ke SPBU berjalan dengan lancar dan tidak lagi antrean banyak,” ujar Koster.
Meski demikian, pemerintah memilih tetap mempertahankan pengaturan ganjil-genap hingga Jumat. Kebijakan itu dapat dihentikan lebih awal apabila kondisi distribusi dan ketersediaan BBM dinilai telah benar-benar normal.
“Kami akan memperpanjang pengaturan ganjil-genap sampai Jumat tanggal 23 Oktober. Namun, kalau situasinya sudah bagus sebelum itu, akan kami evaluasi kembali,” tegasnya.
Perbaikan kondisi di SPBU berjalan beriringan dengan upaya memperkuat kembali cadangan BBM Bali.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Koster menyebut stok BBM Bali saat ini diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 11 hingga 12 hari. Pemerintah menargetkan cadangan tersebut terus ditingkatkan hingga mencapai 15 hari.
Penguatan cadangan menjadi penting setelah Bali sebelumnya mengalami gangguan distribusi yang menyebabkan persediaan BBM turun sekitar tiga hingga empat hari.
Sementara itu dari tempat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, salah satu pemicu gangguan tersebut adalah keterlambatan kapal pengangkut BBM dari Jawa untuk tiba dan melakukan bongkar muatan di Bali.
Untuk mempercepat pemulihan sekaligus memperkuat sistem distribusi, jumlah kapal yang melayani pengiriman BBM dari Jawa ke Bali ditambah dari tiga menjadi tujuh unit.
Penambahan armada tersebut diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan antrean yang terjadi saat ini, tetapi juga memperkuat ketahanan pasokan Bali ke depan.
Bagi pemerintah daerah, persoalannya bukan sekadar memastikan BBM tersedia di terminal penyimpanan. Pasokan tersebut harus bisa bergerak secara konsisten dari terminal menuju SPBU dan kemudian sampai kepada masyarakat.
Karena itu, Pemprov Bali menyatakan akan terus membantu Pertamina dalam pengawasan dan pengendalian distribusi di lapangan.
Kebijakan ganjil-genap menjadi salah satu instrumen untuk mengendalikan konsumsi dan menjaga kelancaran distribusi selama masa pemulihan.
Seperti diketahui pemerintah Provinsi Bali sebelumnya telah mengambil langkah strategis serta menerapkan sejumlah langkah pengendalian aktivitas, antara lain kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) serta pembelajaran secara daring.
Langkah tersebut diambil setelah antrean BBM di sejumlah wilayah Bali sempat mengular dan mengganggu mobilitas masyarakat.
Kini, ketika antrean mulai berkurang bahkan tidak lagi terlihat di beberapa SPBU, pemerintah justru memilih mempertahankan kebijakan pembatasan untuk sementara waktu.
Pertimbangannya sederhana: jangan sampai kondisi yang sudah mulai pulih kembali terganggu karena pasokan belum sepenuhnya berada dalam kondisi ideal.
Koster menegaskan ketersediaan stok menjadi faktor utama untuk memastikan distribusi BBM tetap lancar.
Pemerintah, kata dia, akan terus mengevaluasi perkembangan di lapangan sebelum memutuskan apakah kebijakan ganjil-genap akan dihentikan lebih cepat dari jadwal.
Krisis BBM bagi Bali bukan sekadar persoalan antrean kendaraan di SPBU. Gangguan distribusi energi dapat merembet ke berbagai aktivitas ekonomi, terutama pariwisata yang sangat bergantung pada kelancaran mobilitas.
Kendaraan wisata, transportasi umum, logistik, pelaku usaha, hingga aktivitas masyarakat sehari-hari membutuhkan kepastian pasokan BBM.
Koster bahkan mengingatkan bahwa setiap persoalan yang terjadi di Bali berpotensi menjadi perhatian dunia karena posisi Pulau Dewata sebagai salah satu destinasi pariwisata internasional.
“Bali merupakan destinasi pariwisata utama dunia. Jadi, apa yang terjadi di Bali ini menjadi sorotan besar. Sesuatu yang terjadi di Bali itu langsung mendunia,” katanya mengingatkan.
Karena itu, pemulihan pasokan BBM dinilai bukan hanya menyangkut kebutuhan energi masyarakat, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik dan citra Bali sebagai destinasi wisata dunia.
Koster mengapresiasi langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama jajaran pemerintah pusat, Pertamina, TNI, dan Polri yang turun langsung menangani persoalan tersebut.
Bagi Bali, tanda-tanda pemulihan memang mulai terlihat. Antrean berkurang, distribusi mulai lancar, dan cadangan kembali diperkuat.
Namun, pemerintah belum ingin terburu-buru menyatakan krisis telah selesai.
Sampai Jumat, 23 Oktober 2026, sistem ganjil-genap masih diberlakukan sebagai pagar pengaman. Jika pasokan benar-benar stabil sebelum batas waktu tersebut, kebijakan akan dievaluasi dan dapat dihentikan lebih awal.
Bagi Bali, persoalan BBM bukan hanya soal apakah kendaraan bisa mengisi tangki hari ini. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahan bakar tersedia ketika masyarakat membutuhkannya—tanpa antrean panjang, tanpa kepanikan, dan tanpa kembali mengganggu denyut ekonomi Pulau Dewata.
