balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk mengintegrasikan proses kerja dan penilaian kinerja aparatur sipil negara (ASN). Upaya tersebut dilakukan melalui Pelatihan Manajemen SPBE atau Pemerintahan Digital Tahun 2026 yang digelar di Ruang Samasta BKPSDM Badung, Senin (14/9/2026).
Pelatihan yang diikuti perwakilan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Badung tersebut diinisiasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Kegiatan diarahkan untuk menyamakan pemahaman aparatur dalam penerapan sistem kerja berbasis digital di lingkungan pemerintahan.
Sekretaris Daerah Badung Ida Bagus Surya Suamba mengatakan, penerapan SPBE bukan bertujuan menjadikan ASN sebagai pembuat sistem, melainkan memastikan aparatur mampu memahami dan menggunakan sistem digital dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Pelatihan SPBE ini bukan berarti melatih peserta untuk menjadi ahli membuat sistem, melainkan bagaimana kita bersama-sama memahami dan mengadopsi sistem pemerintahan berbasis elektronik,” ujar Surya Suamba.
Menurutnya, transformasi digital di lingkungan birokrasi juga diarahkan untuk mengintegrasikan proses kerja dengan penilaian kinerja individu. Dengan sistem tersebut, kinerja ASN diharapkan dapat diukur secara lebih jelas dan akuntabel.
Sekretaris BKPSDM Badung I Kadek Yuddy Artawan mengatakan pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Materi yang diberikan meliputi manajemen risiko SPBE, kolaborasi data antar-OPD, infrastruktur, tata kelola kebijakan hingga penyusunan rencana aksi SPBE di masing-masing instansi.
Pelatihan dibuka Surya Suamba didampingi Kepala Dinas Kominfo Badung Ketut Gede Arta dan Yuddy Artawan. Kegiatan menghadirkan narasumber Nurul Fai'zah dan Agenes Judith Abigail Lusikooy, Widyaiswara BPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta.
