balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung menunda rencana pinjaman daerah senilai Rp 1,6 triliun yang semula diproyeksikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pada 2027. Penundaan dilakukan karena sejumlah pekerjaan konstruksi belum siap dieksekusi. Pemkab Badung memilih mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan koridor Gatot Subroto–Canggu.
Bupati Badung dalam rapat paripurna menjelaskan, rencana pinjaman sekitar Rp1,2 triliun hingga Rp1,6 triliun tersebut perlu disesuaikan dengan kesiapan teknis proyek. Pembangunan koridor Gatot Subroto–Canggu direncanakan menggunakan PAD, sedangkan konstruksi lanjutan dijadwalkan kembali mulai 2028.
“Buat apa kita punya uang, kan menjadi beban kalau belum bisa dieksekusi? Oleh karena itu, kebutuhan anggaran untuk pembangunan koridor Gatot Subroto–Canggu kita penuhi melalui PAD,” ujar Bupati Badung sesuai rapat paripurna DPRD, Kamis (29/10/2026).
Sementara itu Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mendukung langkah penundaan tersebut. Menurutnya, rencana pinjaman harus dikaji secara cermat karena akan menimbulkan kewajiban pembayaran bunga, sementara proyek yang dibiayai belum tentu bisa langsung dilaksanakan.
“Karena kita meminjam uang ini, ketika pinjaman itu dilakukan pasti akan ada bunga. Nah, karena ini belum bisa dieksekusi, maka ditunda atau di-hold dulu untuk tahun berikutnya,” tegas Anom Gumanti.
Dia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mematangkan perhitungan dan persiapan teknis sebelum rencana pinjaman direalisasikan. Langkah tersebut dinilai penting agar pembiayaan pembangunan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya berharap teman-teman OPD lebih cermat lagi menghitung hal ini. Mudah-mudahan tahun berikutnya, perhitungan dan persiapan teknisnya sudah bisa dilakukan dengan baik dan sempurna,” katanya.
Politisi PDIP itu menegaskan, DPRD Badung mendukung pembiayaan pembangunan sepanjang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, kesiapan proyek dan perhitungan kewajiban keuangan harus menjadi pertimbangan sebelum pemerintah mengambil pinjaman.
“Kalau manfaatnya memang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat Badung, tentu kita akan dukung,” pungkasnya.
