balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja dengan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Badung di kantor dewan setempat pada Selasa (12/8). Ketiga OPD tersebut yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Pariwisata. Rapat tersebut membahas sejumlah isu krusial yang terjadi di lapangan, antara lain penanganan sampah, pembongkaran bangunan, hingga isu-isu yang kerap menimpa kepariwisataan Badung.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II, I Made Sada didampingi Wakil Ketua I Nyoman Gede Wiradana, Sekretaris I Wayan Luwir Wiana, I Wayan Edy Sanjaya, I Gede Budiyoga, I Made Sudira, I Wayan Sukses, I Nyoman Artawa. Dari OPD hadir Plt Kepala DLHK Ida Bagus Gede Arjana, Kadis Pariwisata I Nyoman Rudiarta, dan Plt Kadis PUPR I Nyoman R Karyasa.
Ketua Komisi II, I Made Sada mengungkapkan, terkait penanganan sampah di tengah wacana penutupan TPA Suwung pada akhir tahun 2025, dewan memberikan saran agar DLHK Badung bekerjasama secara intens dengan pemerintahan di bawah yakni Perbekel dan Lurah, dan juga perlu dikerjasamakan antara dinas dan adat. Penanganan sampah sendiri telah ada regulasinya antara lain Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 dan Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019.
“Terkait dengan peraturan tersebut, kalau memang sudah maksimal dikerjakan di bawah, apalagi diperkuat dengan adanya pararem yang mengatur pemilahan sampah dan pembuangan sampah, tentu sampah tidak akan menjadi masalah. Kita masih punya waktu sebelum TPA Suwung ditutup akhir tahun 2025,” ujarnya.
Politisi Demokrat asal Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta melanjutkan, sampah yang dihasilkan Badung setiap harinya tidak bisa diselesaikan semuanya di TPST. Karena itu, TPS3R di masing-masing desa dan kelurahan sangat penting untuk dioptimalkan. Bila perlu, kata Sada, setiap TPS3R dilengkapi dengan fasilitas incinerator yang ramah lingkungan. “Dalam Pandangan Umum (PU) Fraksi nanti, kami akan usulkan bahwa pemerintah agar menyiapkan incinerator di tiap desa. Kalau bisa satu TPS3R dua incinerator yang sesuai dan ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi. Sehingga permasalahan sampah akan bisa ditangani dengan baik,” ucapnya.
Kemudian terkait edukasi pemilahan sampah kepada masyarakat, Sada mengusulkan adanya pemberian punishment, semisal sampah tidak diangkut dalam jangka waktu tertentu jika belum terpilah dari rumah tangga. “Untuk memberikan punishment bagi yang belum memilah sampah, bisa dihukum dengan sampahnya tidak akan diambil dalam tiga hari, jika sampah-sampahnya belum dipilah. Sampah terpilah bisa memudahkan pengolahan di TPST Mengwitani,” terangnya.
Sementara dengan Dinas PUPR, Komisi II menyoroti pembongkaran bangunan yang dilakukan beberapa waktu lalu. Sebagai daerah yang PAD-nya bergantung dari sektor pariwisata, Sada menilai perlunya komunikasi dan koordinasi lintas instansi, serta dilakukan dengan bijak. Hal ini bertujuan agar penertiban tetap berjalan, namun iklim investasi di Badung tidak terganggu. “Kita ingin mencari solusi supaya tidak serta merta membongkar. Kita ingin adanya suatu positif landing, keputusan dibuat dengan bijak, agar tidak ada ketakutan di masyarakat soal investasi,” kata Sada.
Sedangkan dengan Dinas Pariwisata, Komisi II juga menyoroti sejumlah masalah kepariwisataan seperti turis asing yang nakal, hingga keberadaan gepeng di kawasan wisata. Selain itu, dibahas juga soal penganggaran sarana dan prasarana untuk keselamatan wisata air, hingga perekrutan tenaga balawista. “Dari Dinas Pariwisata menyampaikan bahwa tahun depan sudah ada anggaran untuk penambahan jetski, pelampung penyelamatan dan sebagainya untuk perlengkapan fasilitas wisata air. Tim balawista juga saya harapkan ada regulasinya, supaya bisa ada penambahan tenaga melalui outsourcing,” pungkasnya.
