Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bali Bukan Tanah Tanpa Hukum

penulis
Bali Tribune / Drs. I Nengah Suardhana, M.Pd.

balitribune.co.id | Saatnya Tegas Menertibkan Perilaku dan Bisnis Orang Asing. Bali dikenal dunia karena keramahan masyarakatnya, keindahan alamnya, kekayaan budayanya, dan kehidupan masyarakatnya yang menjunjung tinggi toleransi. Pintu Bali selalu terbuka bagi wisatawan, investor, dan masyarakat internasional yang ingin berkunjung, bekerja, maupun berusaha sesuai ketentuan hukum Indonesia. Namun, keterbukaan tersebut jangan sampai disalahartikan sebagai kebebasan untuk bertindak semaunya. Bali bukan tanah tanpa hukum!

Belakangan ini, semakin banyak keluhan masyarakat mengenai perilaku sebagian orang asing yang dinilai telah melewati batas kewajaran. Di jalan raya, ada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, melaju dengan kecepatan tinggi, bahkan menggunakan trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki. Ada pula pengendara yang mengabaikan keselamatan dengan membonceng tiga orang tanpa perlengkapan keselamatan yang semestinya. Tidak sedikit pula yang berkendara tanpa memperhatikan kepantasan berpakaian dan etika di ruang publik.

Pertanyaannya, apakah aturan lalu lintas di Bali hanya berlaku bagi masyarakat lokal? Mengapa pelanggaran yang dilakukan orang asing seolah-olah masih dapat ditemukan berulang kali? Apakah pengawasan sudah berjalan efektif? Jangan sampai masyarakat memperoleh kesan bahwa warga asing memiliki perlakuan khusus di hadapan hukum.

Trotoar bukan jalur sepeda motor. Jalan raya bukan arena untuk menunjukkan keangkuhan. Helm bukan sekadar formalitas, melainkan perlindungan nyawa. Setiap orang yang berkendara di Bali wajib tunduk pada aturan yang sama, tanpa memandang kewarganegaraan, kekayaan, ataupun status sosialnya.

Bali Bukan Lahan Bebas untuk Berbisnis. Persoalan tidak berhenti pada perilaku di jalan raya. Masyarakat juga semakin mempertanyakan aktivitas sebagian orang asing yang diduga menjalankan kegiatan usaha tanpa memenuhi ketentuan perizinan. Mulai dari penyewaan sepeda motor, percaloan atau perantaraan transaksi tanah, hingga berbagai aktivitas bisnis yang perlu diperiksa legalitas dan kesesuaiannya dengan aturan investasi di Indonesia.

Bahkan, muncul pula pertanyaan mengenai keberadaan media cetak atau penerbitan berbahasa asing yang beroperasi di Bali. Semua kegiatan tersebut harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kewarganegaraan pelakunya. Kita perlu membedakan secara tegas antara investor asing yang menjalankan usaha secara legal, menciptakan lapangan kerja, membayar pajak, dan menghormati masyarakat lokal dengan oknum yang memanfaatkan kelemahan pengawasan untuk memperoleh keuntungan.

Bali bukan wilayah tanpa pemilik kepentingan. Ada masyarakat lokal yang hidup dari pariwisata, ada UMKM yang berjuang mempertahankan usahanya, ada pekerja pariwisata yang menggantungkan masa depannya pada industri ini, dan ada generasi muda Bali yang membutuhkan kesempatan ekonomi di tanah kelahirannya sendiri. Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi penonton ketika berbagai peluang ekonomi dikuasai oleh praktik usaha yang tidak sehat atau tidak sesuai aturan.

Di Mana Ketegasan Aparat? Kita patut memberikan apresiasi kepada aparat yang telah melakukan penertiban dan tindakan keimigrasian terhadap warga asing yang terbukti melanggar ketentuan. Namun, tindakan tersebut tidak boleh hanya bersifat sesaat atau menunggu persoalan menjadi viral di media sosial.

Kepolisian harus hadir secara konsisten di lapangan. Pelanggaran lalu lintas, penggunaan trotoar oleh kendaraan bermotor, pengendaraan tanpa helm, serta tindakan yang membahayakan pengguna jalan harus ditindak tanpa pandang bulu. Pemerintah daerah melalui Satpol PP harus memperkuat pengawasan terhadap ketertiban umum. Dinas perizinan, instansi ketenagakerjaan, perpajakan, pertanahan, dan Imigrasi perlu berkoordinasi memeriksa kegiatan usaha orang asing sesuai kewenangan masing-masing.

Jika ditemukan pelanggaran, lakukan penindakan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Jika izin usaha tidak sesuai, periksa dan tindak. Jika terjadi pelanggaran keimigrasian, proses sesuai aturan. Jika ada tindakan kriminal atau kekerasan, tegakkan hukum tanpa kompromi. Jangan menunggu masyarakat marah, jangan menunggu korban berjatuhan, dan jangan menunggu persoalan menjadi berita internasional baru kemudian bertindak.

Lima Langkah Tegas untuk Menjaga Bali. Pemerintah Provinsi Bali bersama kepolisian dan instansi terkait perlu segera mengambil langkah nyata: 1) Operasi tertib lalu lintas secara konsisten. Menindak pengendara asing maupun lokal yang tidak menggunakan helm, melanggar aturan, menggunakan trotoar, berkendara secara ugal-ugalan, atau membahayakan pengguna jalan lainnya; 2) Audit legalitas usaha orang asing. Memeriksa izin usaha, kegiatan penyewaan kendaraan, perantara transaksi tanah, investasi, perpajakan, dan kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan; 3) Pengawasan keimigrasian yang lebih kuat. Memastikan kesesuaian kegiatan warga asing dengan visa, izin tinggal, serta ketentuan hukum yang berlaku; 4) Perlindungan ekonomi masyarakat lokal. Mencegah praktik usaha ilegal, persaingan tidak sehat, dan penyalahgunaan izin yang merugikan UMKM serta pelaku usaha lokal; 5) Membangun kanal pengaduan masyarakat. Menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah, cepat, transparan, dan ditindaklanjuti oleh instansi berwenang.

Keramahan Bali Jangan Dianggap Kelemahan. Bali tidak boleh kehilangan kewibawaannya di hadapan siapa pun. Masyarakat Bali selama ini dikenal santun, ramah, dan terbuka terhadap perbedaan. Namun, keramahan bukan berarti harus diam ketika aturan dilanggar. Toleransi bukan berarti membiarkan kesewenang-wenangan. Menghormati orang asing bukan berarti mengorbankan hak masyarakat sendiri.

Kita ingin pariwisata Bali tumbuh berkualitas, bukan sekadar mengejar jumlah kunjungan. Kita ingin investasi yang sehat, bukan kegiatan usaha yang mengabaikan hukum. Kita ingin wisatawan yang menghormati budaya lokal, bukan mereka yang merasa lebih berkuasa daripada masyarakat setempat.

Kepada Gubernur Bali, Kapolda Bali, para bupati dan wali kota, serta seluruh aparat penegak hukum, inilah saatnya menunjukkan keberanian dan ketegasan. Jangan hanya hadir ketika ada persoalan besar. Hadirlah setiap hari melalui pengawasan, penegakan aturan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Bali terbuka bagi dunia, tetapi bukan untuk kesewenang-wenangan. Siapa pun yang datang ke Bali wajib menghormati hukum Indonesia, budaya Bali, dan masyarakatnya. BALI BUKAN TANAH TANPA HUKUM. Hormati Bali, patuhi hukum, dan jadilah tamu yang bermartabat! 

wartawan
RED
Category

Bapenda Perkuat Penagihan Pajak, Kejar PAD Rp 9,71 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung memperkuat strategi penarikan pajak untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 9,71 triliun dalam Rancangan Perubahan APBD 2026.

Target PAD tersebut mencapai Rp 9.713.977.236.804, naik sekitar Rp 181,91 miliar atau 1,91 persen dibandingkan target dalam APBD induk 2026.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Dukung Pendidikan Vokasi, Astra Motor Bali Gelar Uji Kompetensi Berstandar Industri di SMKN 1 Manggis

balitribune.co.id | Amlapura - Astra Motor Bali kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan pendidikan vokasi berstandar industri. Melalui Vocational Program, Astra Motor Bali menggelar Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Teknik Sepeda Motor (TSM) Honda bagi siswa kelas XII SMKN 1 Manggis, Karangasem, Senin (28/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Astra Motor Resmikan Desa Sejahtera Astra Bengkaung, Dorong Potensi Desa secara Berkelanjutan

balitribune.co.id | Mataram – Astra Motor terus memperkuat kontribusinya dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui program Desa Sejahtera Astra (DSA). Dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-56 Astra Motor, Desa Bengkaung yang berada di daerah Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, resmi menjadi Desa Sejahtera Astra Bengkaung binaan Astra Motor, Jumat (25/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Diduga Nyambi DJ dan Overstay 402 Hari, Empat WNA Diamankan Tim Gabungan di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Petugas gabungan mengamankan empat warga negara asing (WNA) dalam Operasi Penegakan Tertib (Gaktib) Polisi Militer "Waspada Wira Tombak" pada Kamis (24/9/2026) malam. Tiga di antaranya diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja sebagai Disc Jockey (DJ) di sebuah klub malam, sementara satu WNA lainnya kedapatan overstay hingga 402 hari.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jamsostek Award 2026: 260 Ribu Pekerja Papua Barat dan Papua Barat Daya Terlindungi

balitribune.co.id | Sorong - Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Papua Barat dan Papua Barat Daya terus diperluas. Hingga 2026, sebanyak 260.647 pekerja rentan di dua provinsi tersebut telah mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 111.360 pekerja rentan berada di Papua Barat, sedangkan 149.287 pekerja rentan berada di Papua Barat Daya.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan, PMI Bangli Jalani Evaluasi Organisasi

balitribune.co.id | Bangli - Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bangli terus memperkuat tata kelola organisasi dan kualitas pelayanan kemanusiaan. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan Kunjungan Pembinaan dan Evaluasi Organisasi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) PMI Provinsi Bali di Markas PMI Bangli, Senin (28/9/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.