Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Banggar DPRD Tabanan Sentil TAPD Agar Bikin Target PAD Realistis

Rapat Kerja
Bali Tribune / RAPAT KERJA - Ketua DPRD Tabanan sekaligus Ketua Banggar, I Nyoman Arnawa, saat memimpin rapat kerja bersama TAPD membahas Rancangan APBD 2027 pada Selasa (10/11/2026).

balitribune.co.id | Tabanan – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan menyentil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar membuat target pendapatan dalam APBD 2027 lebih realistis.

Sentilan tersebut muncul lantaran target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp951 miliar lebih dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027 dinilai terlalu optimistis.

Bahkan, Banggar khawatir target itu berisiko menjadi angka semu yang hanya dipasang demi mengimbangi besarnya belanja.

Sorotan ini disampaikan Ketua DPRD Tabanan yang juga Ketua Banggar, I Nyoman Arnawa, dalam rapat kerja bersama TPAD yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026).

Banggar meminta agar proyeksi pendapatan daerah diselaraskan dengan kemampuan keuangan riil. Terlebih, target PAD 2026 sebesar Rp 927 miliar lebih belum terealisasi secara maksimal hingga mendekati akhir tahun.

Arnawa menyentil kebiasaan penyusunan rencana belanja daerah yang terlampau boros di awal namun berujung kendala penundaan kegiatan di akhir tahun.

Ia mendesak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar bersikap jujur dan terukur dalam merancang kemampuan anggaran.

"Harus jujur kepada pimpinan. Kalau memang dananya segitu, sampaikan segitu. Jangan bilang bisa, tetapi dananya tidak ada. Akhirnya ribut menjelang akhir tahun," tegas Arnawa.

Arnawa mengingatkan ketimpangan antara perencanaan belanja dan realisasi pendapatan yang berulang setiap tahun akan menyulitkan posisi keuangan daerah saat terjadi defisit. "Dimana cari kalau kekurangan, selalu setiap tahun seperti ini," sergahnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Banggar, I Wayan Sudiana. Ia menegaskan penyusunan APBD murni semestinya mencerminkan potensi riil daerah tanpa memaksakan angka.

Politisi PDIP yang akrab disapa Gading ini meminta eksekutif berani merestrukturisasi target penerimaan jika potensi di lapangan belum mendukung. "Kalau belum didukung, turunkan pendapatan tahun 2027. Jangan sampai nilai pendapatan hanya semu untuk mengikuti belanja. Tolong buat APBD murni, tidak usah sok kaya," tegas Gading.

Ia meyakini target pendapatan yang tidak realistis akan berdampak buruk pada eksekusi program pembangunan masyarakat. Menurutnya, ketidakcapaian target penerimaan berpotensi mengganggu kegiatan yang telah diprogramkan serta memicu praduga di publik. "Jangan sampai karena ada tidak tercapai adanya praduga. Buat yang realistis saja," ujarnya.

Kritik senada dilontarkan anggota Banggar I Wayan Lara yang mempertanyakan dasar kalkulasi penetapan PAD 2027. Ia menguraikan bahwa asumsi pendapatan tahun mendatang seharusnya bertumpu pada capaian riil tahun berjalan agar tidak sebatas menjadi angka di atas kertas. "Jangan sampai terus terjadi setiap tahun begini. Pasang PAD tinggi, tapi tidak terealiasi. Ini sama dengan bohong," kata Lara.

Menanggapi cecaran Banggar, Ketua TAPD sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan, I Gede Susila, membantah tuduhan bahwa perencanaan belanja daerah dilakukan secara kebablasan.

Ia menerangkan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada agar target PAD yang dipasang dapat tercapai. "Kalau target tercapai, tentu belanja bisa dicapai. Mudah-mudahan bisa terealisasi. Ini menjadi acuan asumsi pendapatan. Kalau kita tidak bisa mengacu pada target, penyusunan belanja juga bagaimana," ujar Susila.

Susila menegaskan, angka pendapatan maupun alokasi belanja dalam RAPBD 2027 belum bersifat final karena masih dalam tahap pembahasan rapat dewan. "Kita lihat nanti, apakah bisa diturunkan. Ini kan masih belum ketok palu, masih ada pembahasan," tandasnya. 

wartawan
JIN
Category

Antrean Pertalite di Tabanan Makin Parah

balitribune.co.id | Tabanan – Antrean kendaraan pengendara yang hendak membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di Kabupaten Tabanan makin parah pada Senin (12/10/2026). Pemandangan antrean panjang ini memburuk dibanding hari sebelumnya usai kekosongan pasokan Pertalite mulai terjadi sejak Minggu (11/10/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Tunggu Arahan Bupati untuk Hibah, Ratusan Sapi Bali "Terparkir" di Sentra Sobangan

balitribune.co.id | Mangupura - Program hibah sapi Bali kepada kelompok ternak di Kabupaten Badung belum terlaksana pada 2026. Padahal, Sentra Ternak Sobangan masih memiliki ratusan ekor sapi hasil pengembangan, termasuk puluhan ekor yang berpotensi menjadi bibit untuk disalurkan kepada kelompok ternak.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Megawati Bersama Pimpinan Bali dan Badung Tinjau Penanganan Abrasi Pantai Kuta

balitribune.co.id | Mangupura  - Menjaga kelestarian pesisir Bali sebagai sentra pariwisata dunia menjadi komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah. Hari ini, Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri, meninjau langsung penanganan abrasi di Pantai Kuta. 

Baca Selengkapnya icon click

Tindaklanjuti Temuan BPK, Tujuh Reklame di Mal Level 21 Diturunkan Mandiri

balitribune.co.id | Denpasar - Tim Kelompok Kerja (Pokja) Reklame Kota Denpasar langsung bergerak menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi pajak di Mal Level 21, Jalan Teuku Umar. 

Langkah tegas ini diawali dengan penerbitan Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) hingga surat peringatan (SP) terhadap tujuh bidang reklame yang bermasalah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Atasi Banjir Sanur, Denpasar Bangun Drainase

balitribune.co.id | Denpasar - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar membangun jaringan drainase sepanjang satu kilometer di kawasan Jalan Bumi Ayu, Sanur. Proyek menggunakan beton pracetak (u-ditch) ini dilakukan sebagai upaya cepat mengantisipasi dan mengatasi persoalan banjir di wilayah tersebut.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Aturan Baru Tinggal Kelas Berlaku 2027 

balitribune.co.id | Denpasar - Sistem tinggal kelas atau tidak naik kelas diwacanakan bakal diterapkan kembali untuk jenjang SD hingga SMA mulai tahun ajaran 2027. Kebijakan dalam struktur pendidikan 12 tahun tersebut saat ini tengah digodok Dinas Pendidikan sebelum diajukan untuk mendapat persetujuan pemerintah pusat.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.