balitribune.co.id | Hari Raya Pagerwesi di Bali tahun ini meninggalkan catatan getir. Alih-alih hening, Bali malah diguyur hujan deras yang berujung banjir bandang pada Rabu (10/9). Air bukan hanya merendam jalanan, tapi menyapu apa yang menghalanginya. Seolah manusia diingatkan alam. Ketika kita tak mau berbenah, menyucikan diri, tak lagi mau "eling", alam punya cara sendiri membersihkan dirinya yang dianggap "leteh".

Kalau mau cari kambing hitam, mudah saja: “ah, karena curah hujan tinggi.” Tapi beberapa kalangan menolak alasan klasik itu. Menurut mereka, masalah utamanya justru ada pada tata ruang yang semrawut dan alih fungsi lahan yang bablas, jangan pake kacamata kuda, ini tak bisa dipungkiri!

Dulu, Bali punya sistem subak yang mengatur aliran air dengan rapi dari hulu ke hilir. Sekarang? Sistem itu makin terpinggirkan oleh beton, vila, hotel, dan kafe-kafe estetik buat story Instagram. Hasilnya ya begini, air nggak punya jalur, warga yang kena getahnya.

Data pun berbicara, sekitar1.700 hektare lahan di Bali berubah fungsi. Yang paling parah ada di Denpasar, Badung, dan Gianyar. Dari total itu, 400–500 hektare ada di Denpasar saja. Katanya demi investasi, demi lapangan kerja, demi multiplier effect, dan peningkatan PAD. Tapi ya itu, multiplier effect yang dapat segelintir, multiplier dampaknya malah banjir ke semua orang.

Masalah makin rumit karena ada “perang tafsir” aturan. Pemerintah pusat, daerah, sampai desa adat punya standar berbeda soal izin sempadan sungai dan pantai. Akhirnya desa adat yang dulunya benteng budaya malah jadi incaran investor besar dengan proyek-proyek wisata yang bikin kepala geleng-geleng.

Sejak awal para tokoh masyarakat mewanti-wanti, kalau pembangunan terus-terusan dipusatkan di segitiga emas Denpasar–Badung–Gianyar, bencana bakal jadi langganan. Mereka mendorong supaya magnet investasi dialihkan ke kabupaten lain biar nggak timpang.

Banjir kali ini, harus jadi momentum evaluasi total. Izin harus diperketat, tata ruang ditertibkan, dan alih fungsi lahan dikendalikan. Karena kalau terus dibiarkan, bukan cuma banjir yang datang lagi. Bisa-bisa Bali tinggal jadi brosur wisata indah yang kenyataannya sudah rusak parah.

Bali bukan milik investor, bukan milik satu kabupaten, apalagi milik satu generasi. Bali adalah warisan yang harus dijaga dengan filosofi dan kearifan lokal Bali yang mengakar TRI HITA KARANA, yang sekarang mulai terkikis. Kalau nggak, ya siap-siap tiap hujan deras masyarakat akan was-was, banjir datang.