Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Banjir Kepung Gianyar, Bupati Sentil Pengembang Nakal

evakuasi
Bali Tribune / EVAKUASI – Proses evakuasi warga yang rumahnya terjebak banjir luapan di Gianyar

balitribune.co.id | Gianyar - Bencana hujan lebat di Bali selatan yang didominasi Banjar Luapan, juga terjadi di Gianyar. Namun pohon tumbang dan longsor juga masih mencolok di Bumi Seni. Menyikapi Banjir luapan, terutama di areal Perumahan, Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyentil pengembang nakal.

Dari puluhan titik bencana, selain Banjir luapan sungai, pohon tumbang dan longsor yang memotong akses jalan juga menjadi prioritas penanganan oleh Unit Reaksi Cepat BPBD Gianyar. Sejumlah perumahan liar dengan drainase kurang layak pun kini kena batunya. Kondisi ini juga dibenarkan oleh Bupati Gianyar I Made Mahayastra, Rabu (10/9). 

Disebutkan, musibah banjir di perumahan ulah pengembang liar. Terutama di daerah padat penduduk, seperti batubulan serta di Blahbatuh. "Semenjak saya jadi bupati kapling di bawah satu are tidak dapat izin. Walaupun ada perlawanan dari mana-mana. Inilah yang saya khawatirkan, di mana tidak diimbangi dengan pembuatan saluran irigasi kalau terjadi hujan ekstrem seperti hari ini, pasti akan terjadi banjir," terangnya.

Disebutkan, tim yang mengawasi pembangunan perumahan terus memantau untuk mamastikan kelayakan perumahan. Perumahan wajib memiliki jalan selebar minimal lima meter, wajib memiliki drainase maupun taman. Dalam setiap perumahan kavling, wajib menyediakan jaringan utilitas dan prasarana sarana umum. "Sekarang pengembang liar sudah berkurang hingga 80 persen. Karena kita ketat pengawasannya," tegas bupati.

Sementara, dari laporan Rabu sore, seorang lansia atas nama Ni Made Latip (70) ditemukan meninggal karena tertimpa robohan rumah di Banjar Peteluan, Desa Temesi Gianyar. Dalam bencana ini rumahnya tertimpa longsor. Atas musibah ini, Kabid Kedaruratan BPBD Kabupaten Gianyar, Gusti Ngurah Dibya Presasta menghimbau agar masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi basah. Karena masih ada potensi bahaya bisa berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor, maupun angin kencang. 

"Informasi terkait cuaca melalui sumber resmi pemerintah juga sebaiknya diakses guna menjaga kesiapsiagaan," pesannya.

wartawan
ATA
Category

Belanja Badung Naik Rp1,56 Triliun, Golkar Minta Serapan Anggaran Dipercepat

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Badung meminta pemerintah daerah mempercepat serapan anggaran menyusul kenaikan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,56 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.