Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bank Daerah Bangli Lakukan Revitalisasi Gedung Kantor Lama

Direktur PT BPR Bank Daerah Bangli Ir. I Made Astawa M.M.
Bali Tribune / Direktur PT BPR Bank Daerah Bangli Ir. I Made Astawa M.M.

balitribune.co.id | Bangli - Guna meningkatkan kenyamanan layanan dan mencerminkan transformasi digital serta profesionalisme lembaga keuangan , maka PT BPR Bank Daerah Bangli melakukan revitalisasi gedung kantor. Revitalisasi menyasar bangunan gedung kantor di sisi sebelah barat yang nota bene merupakan banguanan tua.

Direktur PT BPR Bank Daerah Bangli, Ir I Made Astawa M.M mengatakan banguan gedung yang dibongkar adalah banguunan lama.  Sebelumnya gedung kantor dimanfaatkan untuk operasional bagian kredit ruang direksi dan bagian umum serta pelayanan kredit. ‘Bangunan sudah tua  usia hampir sekitar 50 tahun dan melihat perkembangan sudah tidak representatif lagi,” ujar  Made Astawa, Senin (5/10/2026).

Lanjut Made Astawa untuk pembangunan dialokasikan anggaran Rp 6 miliar yang mana sumber anggaran dari modal bank sendiri. Sesuai perencanaan bangunan berlantai dimana di lantai dasar dimanfaatkan untuk areal parkir sedangkan lantai I dan II untuk  ruang operasional. ”Saat ini baru tahap pembongkaran, melihat rentan waktu tinggal beberapa bulan sudah memasuki akhir tahun maka kemungkinan pembangunan dilaksanakan awal tahun dengan durasi waktu pengerjaan selama 8 bulan,” jelas direktur asal Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku ini.

Sementara disinggung terkait perkembangan Bank Daerah Bangli yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah, kata Made Astawa terus alami peningkatan yang signifikan,bahkan setiap tahun perusahan bisa menyumbang deviden. Bebernya, untuk deviden yang disetor yakni 55 % dari laba  bersih diatur dalam Permendagri No 2 tahun 2024 dan diatur juga dalam Perda. Untuk tahun 2025 dari keuntungan tahun 2024, Bank Daerah Bangli  menyetor dividen ke pemerintah daerah sebesar  Rp 2.687.654.679. 

Sedangkan untuk tahun 2026 dari laba bersih 2025 baru disetor Rp 1.637.999.335. ”Bulan ini kita kembali setor dividen sehingga total untuk tahun 2026 kita setor Rp 3.275.000.000 atau alami peningkatan dari tahun sebelumnya,” ungkap Made Astawa. 

wartawan
SAM
Category

Belanja Badung Naik Rp1,56 Triliun, Golkar Minta Serapan Anggaran Dipercepat

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Badung meminta pemerintah daerah mempercepat serapan anggaran menyusul kenaikan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,56 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.