Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bapemperda Gelar Rapat Pembahasan Ranperda di Masa Sidang II

Bali Tribune/ RAKOR - Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Buleleng I Nyoman Gede Wandira Adi, ST pimpin rakor persiapan pembahasan Ranperda, Senin (18/03/2024).


Balitribune.co.id | Singaraja - Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Buleleng I Nyoman Gede Wandira Adi, ST memimpin rapat Koordinasi persiapan pembahasan Ranperda yang akan dibahas di masa sidang II tahun Sidang 2023-2024, di ruang Komisi III DPRD Buleleng, Senin (18/03/2024).


Tujuan rapat untuk menyamakan persepsi dan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024. Sebelumnya ada 13 (Tiga Belas) Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam Keputusan DPRD Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Buleleng Tahun 2024.


Dari ke-13 (Tiga belas) rancangan tersebut, kami dari eksekutif mengajukan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi; dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah.


Ketua Bapemperda Wandira Adi mengatakan rapat koordinasi antara Bapemperda dan Dinas tekait juga didampingi Tim Ahli DPRD Buleleng untuk membahas persiapan pembahasan ketiga ranperda yang akan dibahas dalam masa sidang II tahun 2023-2024. Dalam pandangannya, masih perlu adanya beberapa kajian yang ditambahkan sebelum ranperda ini di Paripurnakan. ”Hasil rapat tadi, kami di Bapemperda sudah meminta kepada Esekutif untuk membuat kajian guna bisa dipelajari dan didalami lagi dalam rapat selanjutanya sebelum diparipurnakan dalam penyemapaian nota pengantar,” ucap Wandira Adi.


Sementara terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah menurut Wandira hal itu mengingat dengan telah dicabut dan tidak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Kerja Sama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah. ”Itu yang dijadikan dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah,” tandasnya.

Dalam rapat tersebut sejumlah pejabat hadir di antaranya Kabag Hukum Setda Buleleng, Kasatpol PP Kabupaten Buleleng, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, dan Dinas PUPR Kabupaten Buleleng.

wartawan
CHA
Category

SingCham Chapter Bali Perkuat Kemitraan Bisnis Singapore-Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Singapore Chamber of Commerce Indonesia (SingCham) secara resmi meluncurkan Chapter atau Cabang Bali di Denpasar, Kamis (12/11/2026). Peluncuran ini menjadi tonggak sejarah yang penting dalam perjalanan 20 tahun SingCham dalam memperkuat hubungan bisnis dan ekonomi antara Singapura dan Indonesia. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Lestarikan Budaya Lewat Digital, Disbud Denpasar Gelar Lomba Film Dokumenter Permainan Tradisional Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Mendukung program pelestarian budaya menuju masyarakat cakap digital, Dinas Kebudayaan (Disbud) Kota Denpasar menyelenggarakan Lomba Film Dokumenter ke-IV Tahun 2026 bertema “Permainan Tradisional Bali”.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanpa Melibatkan PHDI, Disbud Tak Akui Pengukuhan Pandita, Honorarium Tak Bisa Dicairkan

balitribune.co.id | Mangupura - Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung menegaskan bahwa proses pengukuhan dan penetapan pandita harus mengikuti mekanisme serta ketentuan yang melibatkan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Badung. Proses pendidikan dasar (Diksar), pemeriksaan hingga penetapan yang tidak melalui PHDI berimplikasi terhadap pengakuan status pandita di daerah tersebut.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Atasi Defisit Air Bersih Badung Selatan, SWRO Mulai Beroperasi 2027

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung mulai mematangkan langkah diversifikasi sumber air baku untuk mengatasi persoalan defisit air bersih di wilayah Badung Selatan. Salah satu solusi yang disiapkan adalah pengembangan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) atau pengolahan air laut menjadi air tawar yang ditargetkan mulai beroperasi 2027.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Diduga Terlibat Penganiayaan di Canggu, WN Australia Dideportasi

balitribune.co.id | Mangupura - Seorang warga negara asing (WNA) asal Australia berinisial JWF dideportasi dari Bali. Sebab, ia diduga terlibat dalam  keributan yang berujung dugaan penganiayaan terhadap penghuni vila di kawasan Berawa, Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Setelah kasus tersebut ditangani pihak kepolisian, JWF juga berurusan dengan Imigrasi yang akhirnya dideportasi dari Bali.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.