Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bapemperda Gelar Rapat Pembahasan Ranperda di Masa Sidang II

Bali Tribune/ RAKOR - Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Buleleng I Nyoman Gede Wandira Adi, ST pimpin rakor persiapan pembahasan Ranperda, Senin (18/03/2024).


Balitribune.co.id | Singaraja - Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Buleleng I Nyoman Gede Wandira Adi, ST memimpin rapat Koordinasi persiapan pembahasan Ranperda yang akan dibahas di masa sidang II tahun Sidang 2023-2024, di ruang Komisi III DPRD Buleleng, Senin (18/03/2024).


Tujuan rapat untuk menyamakan persepsi dan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024. Sebelumnya ada 13 (Tiga Belas) Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam Keputusan DPRD Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Buleleng Tahun 2024.


Dari ke-13 (Tiga belas) rancangan tersebut, kami dari eksekutif mengajukan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi; dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah.


Ketua Bapemperda Wandira Adi mengatakan rapat koordinasi antara Bapemperda dan Dinas tekait juga didampingi Tim Ahli DPRD Buleleng untuk membahas persiapan pembahasan ketiga ranperda yang akan dibahas dalam masa sidang II tahun 2023-2024. Dalam pandangannya, masih perlu adanya beberapa kajian yang ditambahkan sebelum ranperda ini di Paripurnakan. ”Hasil rapat tadi, kami di Bapemperda sudah meminta kepada Esekutif untuk membuat kajian guna bisa dipelajari dan didalami lagi dalam rapat selanjutanya sebelum diparipurnakan dalam penyemapaian nota pengantar,” ucap Wandira Adi.


Sementara terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah menurut Wandira hal itu mengingat dengan telah dicabut dan tidak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Kerja Sama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah. ”Itu yang dijadikan dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah,” tandasnya.

Dalam rapat tersebut sejumlah pejabat hadir di antaranya Kabag Hukum Setda Buleleng, Kasatpol PP Kabupaten Buleleng, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, dan Dinas PUPR Kabupaten Buleleng.

wartawan
CHA
Category

Operasi Zebra Agung 2026 Digelar di Bali, Ini Fokus Penindakan Polda Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Tingginya angka kecelakaan lalu lintas menjadi perhatian serius Polda Bali dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat demi mewujudkan lalu lintas yang tertib dan berkeselamatan.

Komitmen ini disampaikan langsung Kapolda Bali Irjen Pol Pasma Royce saat memimpin apel Gelar Pasukan "Operasi Zebra Agung 2026" di halaman depan Mapolda Bali, Senin (16/11/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Polres Buleleng Ungkap Lima Kasus Narkoba, Tujuh Pria Ditangkap

balitribune.co.id | Singaraja - Polres Buleleng mengungkap lima kasus narkotika selama 10–14 November 2026. Sebanyak tujuh pria diamankan di wilayah Kecamatan Buleleng, Sawan, dan Kubutambahan dengan barang bukti 1,56 gram bruto sabu serta 5.269 butir pil Y jenis triheksifenidil.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

TPAKD Badung Raih Penghargaan Program Dukungan UMKM Terbaik Tahun 2026 dari OJK Bali

balitribune.co.id | Mangupura – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Badung meraih penghargaan Program Dukungan UMKM Terbaik Tahun 2026 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali. Penghargaan tersebut diserahkan pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Bali, Senin (16/11/2026), bertempat di Kantor Gubernur Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Pasar Properti Bali Terkoreksi, Ekonomi Tetap Tumbuh 5,85 Persen

balitribune.co.id | Denpasar - Pasar properti komersial di Bali mengalami penyesuaian pada Triwulan III 2026. Perubahan preferensi konsumen, persaingan usaha, serta dinamika permintaan dan pasokan mendorong penurunan harga di sejumlah segmen properti. Meski demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta mencerminkan pelemahan ekonomi Bali yang justru masih tumbuh kuat.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Wagub Dorong TPAKD Perluas Akses Keuangan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Bali memperkuat sinergi dan memperluas akses pembiayaan produktif, yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.