Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bapemperda Gelar Rapat Pembahasan Ranperda di Masa Sidang II

Bali Tribune/ RAKOR - Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Buleleng I Nyoman Gede Wandira Adi, ST pimpin rakor persiapan pembahasan Ranperda, Senin (18/03/2024).


Balitribune.co.id | Singaraja - Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Buleleng I Nyoman Gede Wandira Adi, ST memimpin rapat Koordinasi persiapan pembahasan Ranperda yang akan dibahas di masa sidang II tahun Sidang 2023-2024, di ruang Komisi III DPRD Buleleng, Senin (18/03/2024).


Tujuan rapat untuk menyamakan persepsi dan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024. Sebelumnya ada 13 (Tiga Belas) Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam Keputusan DPRD Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Buleleng Tahun 2024.


Dari ke-13 (Tiga belas) rancangan tersebut, kami dari eksekutif mengajukan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi; dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah.


Ketua Bapemperda Wandira Adi mengatakan rapat koordinasi antara Bapemperda dan Dinas tekait juga didampingi Tim Ahli DPRD Buleleng untuk membahas persiapan pembahasan ketiga ranperda yang akan dibahas dalam masa sidang II tahun 2023-2024. Dalam pandangannya, masih perlu adanya beberapa kajian yang ditambahkan sebelum ranperda ini di Paripurnakan. ”Hasil rapat tadi, kami di Bapemperda sudah meminta kepada Esekutif untuk membuat kajian guna bisa dipelajari dan didalami lagi dalam rapat selanjutanya sebelum diparipurnakan dalam penyemapaian nota pengantar,” ucap Wandira Adi.


Sementara terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah menurut Wandira hal itu mengingat dengan telah dicabut dan tidak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Kerja Sama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah. ”Itu yang dijadikan dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah,” tandasnya.

Dalam rapat tersebut sejumlah pejabat hadir di antaranya Kabag Hukum Setda Buleleng, Kasatpol PP Kabupaten Buleleng, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, dan Dinas PUPR Kabupaten Buleleng.

wartawan
CHA
Category

DPRD Badung Minta Diskes Telusuri Alasan RS Siloam Hentikan Layanan BPJS 2027

balitribune.co.id | Mangupura - Rencana Rumah Sakit (RS) Siloam Bali tidak memperpanjang kerja sama dengan BPJS Kesehatan mulai 2027 mendapat perhatian DPRD Badung. Komisi IV DPRD Badung meminta Dinas Kesehatan (Diskes) melakukan penelusuran terhadap kebijakan tersebut agar tidak berdampak pada akses pelayanan kesehatan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kerugian Pohon Tumbang di Pura Anyar Bukit Sari Sangeh Ditaksir Rp1 Miliar

balitribune.co.id | Mangupura - Kerugian akibat tumbangnya pohon pala di kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Alas Pala Sangeh, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Badung, ditaksir mencapai Rp1 miliar. Pohon berukuran besar tersebut menimpa sejumlah bangunan dan fasilitas Pura Anyar Bukit Sari, Minggu (15/11/2026) pagi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Badung Gandeng BSSN Periksa Potensi Alat Penyadap di Puspem

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan kontra penginderaan di sejumlah titik strategis di Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi penyadapan dan pengambilan informasi secara ilegal di lingkungan pemerintahan.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkot Denpasar Hentikan Sementara Pemasangan Secondary Skin di Jalan Gajah Mada

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menghentikan sementara pekerjaan pemasangan fasad sekunder (secondary skin) pada proyek Penataan Pusat Kota di Jalan Gajah Mada. Langkah ini diambil sebagai bentuk respons terhadap masukan masyarakat sekaligus bagian dari tahapan penjaminan mutu proyek.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penataan Jalan Gajah Mada Tuai Kritik Hilangkan Identitas Heritage

balitribune.co.id | Denpasar - Pemasangan secondary skin atau lapisan tambahan pada fasad pertokoan di sepanjang Jalan Gajah Mada, Denpasar, menuai sorotan masyarakat. Penataan tersebut dinilai sejumlah warga justru menghilangkan kesan heritage dan karakter arsitektur asli kawasan yang selama ini menjadi identitas Kota Denpasar.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Cerita Jujur Para Ibu Gen Z Mencari Susu Formula yang Cocok untuk Anak

balitribune.co.id } Jakarta - Memastikan kebutuhan nutrisi anak terpenuhi menjadi perhatian utama para orang tua, terutama saat menghadapi tantangan sehari-hari seperti gerakan tutup mulut (GTM), gangguan pencernaan, hingga menjaga daya tahan tubuh. Kondisi ini kerap mendorong para ibu lebih selektif dalam memilih susu formula pertumbuhan yang sesuai dengan kebutuhan buah hati mereka.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.