Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Baru 36 Persen, Pemkab Badung Kejar Pendataan Perlinsos

 Kadisosnaker Badung I Gede Eka Sudarwitha
Bali Tribune / Kadisosnaker Badung I Gede Eka Sudarwitha.

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung masih berpacu dengan waktu untuk mengejar pendataan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Dari target lebih dari 143 ribu kepala keluarga (KK), hingga pertengahan Agustus 2026 baru sekitar 53 ribu KK yang terdaftar.

Capaian tersebut baru mencapai sekitar 36 persen dari target. Sementara masa uji coba atau piloting perluasan digitalisasi bantuan sosial (bansos) dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung I Gde Eka Sudarwitha mengatakan percepatan pendataan menjadi perhatian Pemkab Badung karena masih terdapat selisih besar antara capaian dan target.

“Untuk Badung targetnya 143 ribu lebih KK. Sampai saat ini baru 53 ribu lebih KK yang sudah terdaftar. Kita akan mengejar kekurangan target tersebut,” kata Eka, Minggu (17/8/2026).

Badung merupakan salah satu dari 43 kabupaten/kota yang masuk tahap kedua piloting perluasan digitalisasi bansos. Program ini diarahkan untuk membangun data perlindungan sosial yang lebih akurat dan terintegrasi, terutama dalam menentukan penerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai.

Eka mengingatkan masyarakat yang belum menerima bantuan sosial tetap perlu mendaftarkan diri. Pendataan tersebut menjadi bagian dari proses verifikasi untuk melihat apakah terdapat warga yang sebenarnya memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

“Sesuai arahan Bapak Bupati, disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Badung untuk dapat mendaftarkan diri pada program Perlinsos yang memang diarahkan kepada penerima bansos, baik PKH maupun bantuan pangan non-tunai,” ujarnya.

Menurut Eka, manfaat pendataan Perlinsos tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial. Data yang terkumpul nantinya dikembangkan melalui sistem interoperabilitas sehingga dapat terhubung dengan berbagai layanan publik.

Sejumlah layanan yang direncanakan terhubung antara lain BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, Samsat, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.

“Update-nya akan dilakukan secara digital dan secara connecting di antara pengguna layanan itu. Jadi sangat diperlukan bagi masyarakat untuk dapat mendaftar pada program perlindungan sosial,” jelasnya.

Dengan tenggat 31 Agustus, Pemkab Badung kini mendorong masyarakat segera melakukan pendaftaran. Eka berharap pendataan dapat menjangkau masyarakat, khususnya warga yang berada pada desil 1 hingga 7.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui banjar, kantor desa maupun kantor kelurahan. Namun, masyarakat terlebih dahulu perlu mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di kantor desa atau kelurahan.

Pemkab Badung juga membuka peluang pelaksanaan pendaftaran secara serentak di masing-masing banjar untuk mempercepat capaian.

Eka berharap masyarakat tidak menunggu hingga mendekati batas akhir. Selain menjadi salah satu dasar penentuan penerima bansos, pendataan Perlinsos diharapkan menjadi fondasi integrasi data untuk mendukung pelayanan publik yang lebih tepat sasaran.

Dengan capaian yang baru sekitar 36 persen, Pemkab Badung masih harus mengejar pendataan lebih dari 90 ribu KK dalam waktu yang relatif terbatas sebelum masa piloting berakhir. 

wartawan
ANA
Category

Ribuan Pamedek Iringi Pacepukan Patapakan di Catus Pata Gianyar, Arus Lalu Lintas Sempat Lumpuh

balitribune.co.id I Gianyar - Ribuan pamedek menyemut di areal Catus Pata Kota Gianyar, mengiringi prosesi sakral 'pamendak agung' dan 'pacepukan patapakan barong' dalam rangkaian piodalan di Pura Dalem Serongga, Gianyar. Banyaknya warga yang mengikuti prosesi ini sempat membuat arus lalu lintas di Kota Gianyar lumpuh, Selasa (28/7/2026) pagi. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Pemilihan Bendesa Adat Pejarakan Gunakan Sistem Voting, Wayan Sudana Raih Suara Terbanyak

balitribune.co.id I Singaraja - Proses pemilihan Bendesa Adat (Kelian Desa Adat) Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, masa ayahan 2026–2031 berlangsung lancar dan kondusif meski menggunakan mekanisme pemungutan suara langsung (pasuaran krama). Mekanisme tersebut dipilih berdasarkan aspirasi mayoritas krama desa, meski sebelumnya terdapat pedoman dari Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang lebih mengedepankan musyawarah mufakat.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sidang Kasus Pengoplos Gas LPG Bersubsidi di PN Amlapura, JPU Hadirkan Saksi Ahli

balitribune.co.id I Amlapura - Sidang kasus pidana pengoplosan Gas Elpiji ukuran 3 Kilogram kedalam tabung gas non subsidi ukuran 5,5 Kg,12 Kg, dan 50 Kg dengan 10 orang terdakwa terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Amlapura.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Kontingen Karangasem Raih Juara II Lomba Senam, Ny. Mas Parwata Hadiri Puncak HKG PKK ke-54 Provinsi Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Kontingen TP PKK Kabupaten Karangasem kembali menorehkan prestasi membanggakan pada Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Provinsi Bali. Tim Lomba Senam perwakilan Kabupaten Karangasem dari SMAN 2 Amlapura berhasil meraih Juara II pada ajang yang digelar di Panggung Terbuka Ardha Candra, UPTD Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (24/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Harga Seekor Ayam dan Harga Sebuah Nyawa

balitribune.co.id | "Seekor ayam mungkin hanya bernilai ratusan ribu rupiah. Namun, ketika seekor ayam dibayar dengan hilangnya satu nyawa manusia, sesungguhnya yang paling mahal bukanlah ayam itu, melainkan lunturnya kemanusiaan, runtuhnya penghormatan terhadap hukum, dan pudarnya nilai Tat Twam Asi yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Bali."

Ketika Amarah Mengalahkan Kebijaksanaan

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Sidang Perdana Citizen Lawsuit Banjir Bali, Pemerintah Pusat Absen

balitribune.co.id | Denpasar - Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menggelar sidang perdana gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) yang diajukan Koalisi Pulihkan Bali terhadap 14 pejabat negara pada Senin (27/7/2026). Gugatan ini dilayangkan sebagai respons atas buruknya tata kelola pemerintahan dalam penanganan bencana banjir yang melanda Pulau Dewata pada September 2025 lalu.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.