Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Baru 36 Persen, Pemkab Badung Kejar Pendataan Perlinsos

 Kadisosnaker Badung I Gede Eka Sudarwitha
Bali Tribune / Kadisosnaker Badung I Gede Eka Sudarwitha.

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung masih berpacu dengan waktu untuk mengejar pendataan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Dari target lebih dari 143 ribu kepala keluarga (KK), hingga pertengahan Agustus 2026 baru sekitar 53 ribu KK yang terdaftar.

Capaian tersebut baru mencapai sekitar 36 persen dari target. Sementara masa uji coba atau piloting perluasan digitalisasi bantuan sosial (bansos) dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung I Gde Eka Sudarwitha mengatakan percepatan pendataan menjadi perhatian Pemkab Badung karena masih terdapat selisih besar antara capaian dan target.

“Untuk Badung targetnya 143 ribu lebih KK. Sampai saat ini baru 53 ribu lebih KK yang sudah terdaftar. Kita akan mengejar kekurangan target tersebut,” kata Eka, Minggu (17/8/2026).

Badung merupakan salah satu dari 43 kabupaten/kota yang masuk tahap kedua piloting perluasan digitalisasi bansos. Program ini diarahkan untuk membangun data perlindungan sosial yang lebih akurat dan terintegrasi, terutama dalam menentukan penerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai.

Eka mengingatkan masyarakat yang belum menerima bantuan sosial tetap perlu mendaftarkan diri. Pendataan tersebut menjadi bagian dari proses verifikasi untuk melihat apakah terdapat warga yang sebenarnya memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

“Sesuai arahan Bapak Bupati, disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Badung untuk dapat mendaftarkan diri pada program Perlinsos yang memang diarahkan kepada penerima bansos, baik PKH maupun bantuan pangan non-tunai,” ujarnya.

Menurut Eka, manfaat pendataan Perlinsos tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial. Data yang terkumpul nantinya dikembangkan melalui sistem interoperabilitas sehingga dapat terhubung dengan berbagai layanan publik.

Sejumlah layanan yang direncanakan terhubung antara lain BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, Samsat, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.

“Update-nya akan dilakukan secara digital dan secara connecting di antara pengguna layanan itu. Jadi sangat diperlukan bagi masyarakat untuk dapat mendaftar pada program perlindungan sosial,” jelasnya.

Dengan tenggat 31 Agustus, Pemkab Badung kini mendorong masyarakat segera melakukan pendaftaran. Eka berharap pendataan dapat menjangkau masyarakat, khususnya warga yang berada pada desil 1 hingga 7.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui banjar, kantor desa maupun kantor kelurahan. Namun, masyarakat terlebih dahulu perlu mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di kantor desa atau kelurahan.

Pemkab Badung juga membuka peluang pelaksanaan pendaftaran secara serentak di masing-masing banjar untuk mempercepat capaian.

Eka berharap masyarakat tidak menunggu hingga mendekati batas akhir. Selain menjadi salah satu dasar penentuan penerima bansos, pendataan Perlinsos diharapkan menjadi fondasi integrasi data untuk mendukung pelayanan publik yang lebih tepat sasaran.

Dengan capaian yang baru sekitar 36 persen, Pemkab Badung masih harus mengejar pendataan lebih dari 90 ribu KK dalam waktu yang relatif terbatas sebelum masa piloting berakhir. 

wartawan
ANA
Category

Sinergi BPJS Ketenagakerjaan dan JAMDATUN dalam Meningkatkan Kepatuhan Pemberi Kerja

balitribune.co.id | Jakarta - Pemerintah terus memperkuat langkah untuk memastikan setiap pekerja Indonesia memperoleh haknya atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

OJK Serahkan Hasil Pemeriksaan Khusus PT Dana Syariah Indonesia ke Bareskrim Polri

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat upaya penegakan hukum dalam penanganan kasus PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI). Salah satu langkah yang ditempuh adalah menyerahkan hasil pemeriksaan khusus kepada Bareskrim Polri, termasuk temuan sejumlah aset yang diduga diperoleh dari penggunaan dana milik para lender.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DJP Tegaskan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Bukan Petugas Pajak

balitribune.co.id | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penjelasan terkait pemberitaan yang berkembang di media massa maupun media sosial mengenai keterlibatan Babinsa (TNI AD) dan Bhabinkamtibmas (Polri) dalam pelaksanaan tugas DJP. Melalui siaran pers yang diterbitkan pada Selasa (21/7/2026), DJP menegaskan bahwa kedua unsur tersebut bukan petugas pajak dan tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tugas perpajakan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Hari Anak Nasional 2026, Bunda PAUD Karangasem Ajak Tanamkan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat

balitribune.co.id | Amlapura - Bunda PAUD Kabupaten Karangasem, Nyonya Mas Parwata, menghadiri Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2026 yang mengusung tema "Membangun Generasi Sehat, Ceria, dan Berkarakter melalui Senam 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat" di GOR Gunung Agung Amlapura, Kamis (23/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Outlet Baru 7AM 7PM Sanur Dibuka 26 Juli 2026

balitribune.co.id | Denpasar - Sanur yang menjadi kawasan wisata bagi turis asing dan domestik maupun warga lokal Bali dilirik pelaku bisnis usaha kuliner. Salah satunya 7AM 7PM kini membuka outlet baru di Sanur, Denpasar. General Manager 7AM 7PM, Gary Foster mengatakan, 7AM 7PM Sanur adalah outlet yang ke-4 di Bali. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Sekolah Terancam Ambruk Akibat Galian C Ilegal, DPRD Karangasem Desak KLH dan Polda Bali Bertindak

balitribune.co.id | Amlapura - Maraknya praktik pertambangan Galian C ilegal di wilayah Desa Buanagiri, Kecamatan Bebandem, Karangasem, menuai sorotan tajam. Belasan usaha tambang yang beroperasi tanpa izin tersebut diduga melakukan pengerukan material pasir dan batu secara membabi buta, yang kini dinilai membahayakan keselamatan warga dan merusak ekosistem lingkungan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.