Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Belanja 2027 Tembus Rp14 Triliun, DPRD Badung Wanti-wanti Pemerintah Kelola Anggaran Secara Cermat

DPRD Badung
Bali Tribune / Pimpinan DPRD Badung bersama Pemerintah Kabupaten Badung menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS  tahun 2027 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Badung, Kamis (6/8/2026)

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Badung bersama Pemerintah Kabupaten Badung menyepakati Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Badung, Kamis (6/8/2026).

Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, mengatakan, nilai proyeksi APBD Badung Tahun Anggaran 2027 mencapai sekitar Rp14 triliun. Meski demikian, besarnya nilai anggaran harus diimbangi dengan pengelolaan yang cermat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Yang paling penting bukan semata-mata angkanya tinggi, tetapi pemerintah tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. APBD juga harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas," ujarnya usai rapat paripurna.

Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah diharapkan terus berlanjut seiring tren positif Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ia mengingatkan bahwa sebagian besar pendapatan Badung masih bergantung pada sektor pariwisata yang sangat rentan terhadap berbagai isu dan risiko.

Karena itu, Anom Gumanti mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha pariwisata untuk bersama-sama menjaga situasi daerah agar tetap aman dan kondusif sehingga sektor pariwisata dapat terus berkembang.

Terkait target pendapatan dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Anom Gumanti menilai proyeksi tersebut masih realistis. Hal itu didasarkan pada tren peningkatan penerimaan daerah, khususnya di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang menunjukkan kenaikan cukup signifikan setiap triwulan.

"Ini merupakan proyeksi sekaligus target yang harus kita capai. Kita harus optimistis, tetapi jika nantinya target tidak tercapai, tentu pemerintah harus melakukan langkah-langkah efisiensi agar program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan tetap berjalan," katanya.

Ia menambahkan, DPRD telah memberikan berbagai masukan dalam pembahasan KUA-PPAS sesuai dengan tugas dan fungsi pengawasan serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Anom Gumanti, DPRD juga mendukung arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama pada APBD Tahun Anggaran 2027. 

wartawan
ANA
Category

Jenazah PMI Asal Jembrana Tiba dari Seychelles, Satu Korban Meninggal di Guyana Masih Repatriasi

balitribune.co.id | Negara - Dua Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Jembrana meninggal dunia saat bekerja di luar negeri. Pemerintah daerah setempat saat ini tengah mendampingi proses pemulangan kedua jenazah ke rumah duka masing-masing.

Baca Selengkapnya icon click

Hilang Lima Hari, Tiga ABK Speed Boot Baliman Ditemukan Terdampar di Pantai Puger

balitribune.co.id | Semarapura - Setelah sempat dikabarkan hilang selama lima hari, tiga orang yang merupakan kapten dan anak buah kapal (ABK) speed boat Baliman yang mengalami mati mesin di Perairan Manta Point, Nusa Penida, akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat di Pantai Puger, Jawa Timur.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tiga Kendaraan Kecelakaan di Abiantuwung, Satu Korban Meninggal Dunia

balitribune.co.id | Tabanan - Tiga kendaraan terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalur Denpasar-Gilimanuk, tepatnya di Banjar Dakdakan Kelod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri pada Selasa (15/9/2026) siang.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 11.00 Wita itu mengakibatkan satu orang korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Insiden maut di jalur lintas nasional itu melibatkan dua unit motor serta satu truk berukuran sedang.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ubah Sawah Dilindungi Jadi Villa, Pajak Bisa Berlipat Ganda

balitribune.co.id | Mangupura - Pemkab Badung mulai menyiapkan langkah keras terhadap pemanfaatan lahan sawah yang menyimpang dari tata ruang. Pemilik lahan yang mengubah sawah, termasuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD), menjadi vila atau bangunan komersial terancam dikenakan pajak berlipat hingga pembongkaran bangunan.

Baca Selengkapnya icon click

Tunggakan Iuran BPJS Disorot, Kejari Buleleng Siap Dampingi Penagihan Peserta Mandiri

balitribune.co.id | Singaraja - Peserta BPJS Kesehatan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri yang masih menunggak iuran kini menghadapi proses penagihan yang lebih serius. BPJS Kesehatan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng untuk memberikan pendampingan hukum dalam upaya menagih tunggakan tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.