Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Belanja 2027 Tembus Rp14 Triliun, DPRD Badung Wanti-wanti Pemerintah Kelola Anggaran Secara Cermat

DPRD Badung
Bali Tribune / Pimpinan DPRD Badung bersama Pemerintah Kabupaten Badung menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS  tahun 2027 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Badung, Kamis (6/8/2026)

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Badung bersama Pemerintah Kabupaten Badung menyepakati Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Badung, Kamis (6/8/2026).

Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, mengatakan, nilai proyeksi APBD Badung Tahun Anggaran 2027 mencapai sekitar Rp14 triliun. Meski demikian, besarnya nilai anggaran harus diimbangi dengan pengelolaan yang cermat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Yang paling penting bukan semata-mata angkanya tinggi, tetapi pemerintah tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. APBD juga harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas," ujarnya usai rapat paripurna.

Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah diharapkan terus berlanjut seiring tren positif Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ia mengingatkan bahwa sebagian besar pendapatan Badung masih bergantung pada sektor pariwisata yang sangat rentan terhadap berbagai isu dan risiko.

Karena itu, Anom Gumanti mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha pariwisata untuk bersama-sama menjaga situasi daerah agar tetap aman dan kondusif sehingga sektor pariwisata dapat terus berkembang.

Terkait target pendapatan dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Anom Gumanti menilai proyeksi tersebut masih realistis. Hal itu didasarkan pada tren peningkatan penerimaan daerah, khususnya di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang menunjukkan kenaikan cukup signifikan setiap triwulan.

"Ini merupakan proyeksi sekaligus target yang harus kita capai. Kita harus optimistis, tetapi jika nantinya target tidak tercapai, tentu pemerintah harus melakukan langkah-langkah efisiensi agar program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan tetap berjalan," katanya.

Ia menambahkan, DPRD telah memberikan berbagai masukan dalam pembahasan KUA-PPAS sesuai dengan tugas dan fungsi pengawasan serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Anom Gumanti, DPRD juga mendukung arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama pada APBD Tahun Anggaran 2027. 

wartawan
ANA
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sabet Penghargaan KPK, Bali Jadi Contoh Integritas Pendidikan

balitribune.co.id | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengganjar Pemerintah Provinsi Bali penghargaan sebagai wilayah teraktif dalam mendukung pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Bali Wayan Koster dalam peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2026 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

35 Ormas Geruduk PN Denpasar, Kawal Kesucian Pura Balangan

balitribune.co.id | Denpasar - Sidang praperadilan Eks Kakanwil BPN Bali I Made Daging mulai digelar di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Selasa (6/10/2026). Menariknya, sebanyak 35 organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kesucian Pura Dalam Balangan menggeruduk PN Denpasar untuk memeberikan dukungan moral kepada Bidang Hukum (Bidkum) Polda Bali selaku termohon praperadilan. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.