Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BPBD Badung Borong Tiga Penghargaan Resiliensi Bali Nugraha 2026

BPBD
Bali Tribune / Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung meraih tiga penghargaan dalam ajang Resiliensi Bali Nugraha Tingkat Provinsi Bali 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung meraih tiga penghargaan dalam ajang Resiliensi Bali Nugraha Tingkat Provinsi Bali 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja dan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah

Tiga penghargaan yang diraih masing-masing Terbaik I Bidang Pascabencana, Terbaik II Bidang Penanganan Darurat, serta Terbaik III Bidang Pengurangan Risiko Bencana

Penghargaan tersebut diterima Plt. Kalaksa BPBD Kabupaten Badung bersama jajaran dalam kegiatan yang berlangsung di Denpasar, Rabu (7/10/2026), dalam rangkaian Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2026Tak hanya lembaga, apresiasi juga diberikan kepada Dr. I Wayan Deddy Sumantra, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, yang ditetapkan sebagai Tokoh Resiliensi Bali Nugraha 2026.

Capaian tersebut mencakup tiga aspek penting dalam penanggulangan bencana, mulai dari upaya mengurangi risiko sebelum bencana terjadi, kesiapan dan penanganan ketika bencana berlangsung, hingga proses pemulihan setelah bencana.

BPBD Badung menyebut capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama berbagai unsur dalam penanggulangan bencana. Pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, serta unsur pentahelix terlibat dalam memperkuat kesiapsiagaan dan ketangguhan menghadapi potensi bencana.

Penghargaan tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi BPBD Badung untuk terus memperkuat pelayanan kebencanaan. Kesiapsiagaan masyarakat, pengurangan risiko, penanganan keadaan darurat hingga pemulihan pascabencana menjadi bagian yang terus didorong.

Dengan tiga penghargaan yang diraih sekaligus serta penghargaan bagi tokoh resiliensi, BPBD Badung menegaskan komitmennya memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

wartawan
ANA
Category

Belanja Badung Naik Rp1,56 Triliun, Golkar Minta Serapan Anggaran Dipercepat

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Badung meminta pemerintah daerah mempercepat serapan anggaran menyusul kenaikan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,56 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.